Pemprov dan DPRD DKI Tandatangani Pakta Integritas Raperda APBD 2025

Rabu, 09 Okt 2024, 08:15 WIB

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan pimpinan DPRD DKI menandatangani Pakta Integritas pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

"Pakta Integritas ini merupakan pernyataan komitmen dari semua pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (8/10).

Pakta Integritas itu menggarisbawahi komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik, pengelolaan yang efisien dan efektif, serta kepatuhan pada peraturan dan partisipasi publik.
Dalam hal itu, Pemprov DKI Jakarta membuktikannya melalui perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut dan capaian Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi/Monitoring Control for Prevention (MCP).

Adapun besaran Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yakni sebesar Rp84,328 triliun.

Heru mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD, dan KPK RI terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, serta mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintah yang baik.

"Semoga penandatanganan Pakta Integritas ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada 2025 mendatang," tutur Heru.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, penandatangan Pakta Integritas merupakan landasan moral dan etika dalam menjalankan proses penyusunan dan pengesahan APBD yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas dan keadilan.
"APBD bukan hanya sekedar angka-angka di dalam dokumen, tetapi merupakan cerminan harapan dan kebutuhan masyarakat yang harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Khoirudin lalu mendorong pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan anggaran.

Ket. Foto: Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (8/10/2024). — Sumber: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

Sebab, menurut dia, partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan setiap program yang dijalankan DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: Antara

Berita Terkait:

Berita Terbaru

Para Pemimpin BRICS Serukan Upaya Lebih Besar Penyelesaian Konflik Dunia

Layanan SIM Keliling pada Minggu (13/9) Berada di Dua Lokasi Jakarta 

6 Tahun Hiatus, Celine Dion Akhirnya Kembali ke Panggung, Ribuan Penggemar Terpesona

BMKG Minta Warga Waspadai Gelombang Tinggi di Baubau dan Wakaotbi

Seskab Bagikan Momen Prabowo Berbincang dengan Modi, Putin, dan Xi Jinping di Sela-sela KTT BRICS

Di Forum KTT BRICS, Presiden Prabowo Tekankan Ketahanan dan Kemandirian Agar Tak Mudah Didikte

BBM Langka, Warga Makassar Rela Antre Sejak Subuh di SPBU

Urai Antrean BBM, Pemprov Sulsel Minta Pertamina Siapkan SPBU Modular di Makassar

Hiu Paus yang Terdampar di Jembrana Mati dan Dikubur di Pantai

Gaun 'Balas Dendam' Lady Diana akan Dilelang di Sotheby's, Nilainya Fantastis!

BMKG Prakirakan Sebagian Besar Wilayah RI Berpotensi Udara Kabur pada Minggu

Formula 1: Norris Ukir Kecepatan Lap Spektakuler, Rebut Pole GP Spanyol dari Antonelli

Marquez Rebut Sprint MotoGP San Marino, Ungguli Bezzecchi dan Martin

Minggu Pagi, Bus Transjakarta Rute Blok M-Kota dan Shuttle HBKB Ancol Dialihkan Imbas Rekayasa Lalin di GBK

Rybakina Tumbangkan Sabalenka, Raih Gelar US Open untuk Pertama Kali

Jelang Konser, Andrea Bocelli Ungkap Kenangan Mengesankan tentang Penonton Indonesia

Wali Kota Makassar Pastikan Komitmen Pertamina Atasi Persoalan Antrean BBM

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.