Pemprov dan DPRD DKI Tandatangani Pakta Integritas Raperda APBD 2025

Rabu, 09 Okt 2024, 08:15 WIB

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan pimpinan DPRD DKI menandatangani Pakta Integritas pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

"Pakta Integritas ini merupakan pernyataan komitmen dari semua pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (8/10).

Pakta Integritas itu menggarisbawahi komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik, pengelolaan yang efisien dan efektif, serta kepatuhan pada peraturan dan partisipasi publik.
Dalam hal itu, Pemprov DKI Jakarta membuktikannya melalui perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut dan capaian Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi/Monitoring Control for Prevention (MCP).

Adapun besaran Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yakni sebesar Rp84,328 triliun.

Heru mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD, dan KPK RI terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, serta mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintah yang baik.

"Semoga penandatanganan Pakta Integritas ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada 2025 mendatang," tutur Heru.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, penandatangan Pakta Integritas merupakan landasan moral dan etika dalam menjalankan proses penyusunan dan pengesahan APBD yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas dan keadilan.
"APBD bukan hanya sekedar angka-angka di dalam dokumen, tetapi merupakan cerminan harapan dan kebutuhan masyarakat yang harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Khoirudin lalu mendorong pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan anggaran.

Ket. Foto: Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (8/10/2024). — Sumber: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

Sebab, menurut dia, partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan setiap program yang dijalankan DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: Antara

Berita Terkait:

Berita Terbaru

Jangan Merasa Aman, Perkuat Cadangan Pangan Hadapi El Nino

Sempat Dibuang dari Skuad Piala Dunia, Paulo Dybala Malah Dapat Kontrak Mewah dari AS Roma!

Sampaikan Sekolah sebagai Rumah Kedua dalam Masa Pengenalan

Pemerintah Korsel Gunakan AI untuk Telaah Hukum

Pemerintah Siapkan Pembiayaan Lanjutan Alumni KUR

Perampingan BUMN Harus Ciptakan Nilai Tambah

Mitigasi Iklim Mendesak Demi Selamatkan Ekonomi Nasional

Kilas Balik Bagaimana CIA dan Mossad Melacak Ali Khamenei yang Berujung Serangan F-35 Israel ke Komplek Kediamannya

John Terry Samakan Bellingham dengan Zidane, Yakin Inggris Mampu Singkirkan Argentina

Menjelang Perang Bawah Laut Pasifik, AS Geser USS Tucson Lebih Dekat ke Taiwan

Konsumsi Rumah Tangga Melemah, Mesin Ekonomi Kehilangan Tenaga

AS akan Terapkan Biaya 20% untuk Melewati Selat Hormuz, dan Berlakukan Kembali Blokade terhadap Iran

Trump hingga Netanyahu Masuk Target, Surat Kabar Iran Terbitkan Daftar Balas Dendam

Pemkab Bogor Angkut 60 Truk Sampah yang Menyumbat Kali Baru

Cadangan Beras Pemerintah 2 Juta Ton Disulap Jadi Beras Premium

Peninjauan Lokasi Banjir untuk Memastikan Keselamatan Warga

Bahaya Perundungan bagi Masa Depan Anak

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.