Pemprov dan DPRD DKI Tandatangani Pakta Integritas Raperda APBD 2025

Rabu, 09 Okt 2024, 08:15 WIB

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan pimpinan DPRD DKI menandatangani Pakta Integritas pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

"Pakta Integritas ini merupakan pernyataan komitmen dari semua pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (8/10).

Pakta Integritas itu menggarisbawahi komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik, pengelolaan yang efisien dan efektif, serta kepatuhan pada peraturan dan partisipasi publik.
Dalam hal itu, Pemprov DKI Jakarta membuktikannya melalui perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut dan capaian Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi/Monitoring Control for Prevention (MCP).

Adapun besaran Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yakni sebesar Rp84,328 triliun.

Heru mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD, dan KPK RI terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, serta mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintah yang baik.

"Semoga penandatanganan Pakta Integritas ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada 2025 mendatang," tutur Heru.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, penandatangan Pakta Integritas merupakan landasan moral dan etika dalam menjalankan proses penyusunan dan pengesahan APBD yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas dan keadilan.
"APBD bukan hanya sekedar angka-angka di dalam dokumen, tetapi merupakan cerminan harapan dan kebutuhan masyarakat yang harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Khoirudin lalu mendorong pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan anggaran.

Ket. Foto: Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (8/10/2024). — Sumber: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

Sebab, menurut dia, partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan setiap program yang dijalankan DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: Antara

Berita Terkait:

Berita Terbaru

Wisatawan Tiongkok Catat Pertumbuhan Minat Tertinggi ke Indonesia pada Semester I 2026

KDM Kirim Karangan Bunga Hitam-Putih HUT Jakarta, Banjir Apresiasi di Balai Kota

IHSG Hari Ini Melemah Tajam, Koreksi Global Seret Pasar Domestik

Ancam Keselamatan, Kabel Semrawut di Kalideres Dikeluhkan Warga

Jangan Khawatir! Gumoh pada Bayi Bukan Tanda Anak Anda Sakit, Simak Penjelasannya

Ekonom: Bunga 8% PNM Mekaar Jadi Angin Segar bagi Usaha Ultramikro

KPEI Gelar RUPS Tahunan 2026, Catat Kinerja Positif 2025 dan Tetapkan Direksi Baru Periode 2026-2030.

Presiden Prabowo Ungkap Rencana Tutup 700–800 BUMN Rugi untuk Efisiensi Aset Negara

Mahasiswa FKG UI Raih Juara 1 Presentasi Kasus di Simposium Kedokteran Gigi Internasional

Kemitraan RI–Australia Diperkuat, Targetkan Jadi Mesin Ekonomi Tahan Krisis

Ketahanan Pangan Diperkuat, Bangka Tengah Serentak Kembangkan Padi Gogo

Kembalikan Kejayaan Lada Belitung, Pemkab Siapkan Strategi Dorong Lonjakan Produksi Petani

Mataram dan Pengzhou Jajaki Sister City, UMKM Mutiara dan Kuliner Jadi Fokus Kerja Sama Awal

Pemkot Pekalongan Siagakan Tim Pendamping Pembuatan Akun Verifikasi SPMB

Presiden Prabowo Soroti Besarnya Peran NU sebagai Penopang Stabilitas Politik Indonesia

Ekonomi Bergejolak, Pemerintah Pasang Radar untuk Cegah Gelombang PHK

Warga Russia Menjerit! Pembelian BBM Mulai Dijual Terbatas

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.