Arema Siap Jaga Kepercayaan yang Diberikan Masyarakat Kota Blitar

JAKARTA - Arema FC siap menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Blitar setelah diizinkan bermarkas di kota tersebut untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia 2024/25.

Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Kamis, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengajak Aremania untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan selama berkandang di Stadion Soeprijadi.

"Kita semua tahu bahwa Arema FC dan Aremania sedang menjadi sorotan nasional bahkan internasional pasca Tragedi Kanjuruhan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita mampu belajar dan menjadi contoh yang baik dunia sepak bola," ujar Yusrinal.

"Untuk itu kami selalu intensif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaksanaan re-risk asesmen yang dilakukan Mabes Polri dan LIB, juga Presidium Aremania," lanjutnya.

Yusrinal menjelaskan sebagai langkah awal untuk membuat penonton merasa nyaman dan aman menyaksikan laga kandang Arema FC di stadion, manajemen akan memberlakukan tiket online dengan kuota terbatas sebagai permintaan Pemerintah Kota Blitar saat audiensi beberapa waktu lalu.

Mengenai harga tiket pada pertandingan kandang Arema FC, ia menjelaskan untuk kategori ekonomi akan dipatok harga sebesar 150 ribu sementara itu kategori lainnya akan disesuaikan.

"Pada pertandingan awal, kami akan membatasi kuota tiket menjadi 3.500. Jika berjalan lancar, kuota akan terus dievaluasi dan ditambahkan secara bertahap," jelas Yusrinal.

"Penyesuaian harga tiket ini mempertimbangkan kondisi keuangan klub saat ini dan kebutuhan untuk membangun tim yang lebih kuat," pungkasnya.

Singo Edan akan mengawali perjalanan mereka pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini dengan menjamu Dewa United di Stadion Soeprijadi, Blitar, Senin (12/8) pukul 15.30 WIB.

Diketahui Arema FC untuk sementara waktu harus menggelar partai kandangnya pada kompetisi Liga 1 Indonesia 2024/25 di Blitar sembari menunggu proses renovasi Stadion Kanjuruhan yang ditangani oleh Kementerian PUPR. Ant