Uni Eropa, Inggris, AS Umumkan Prinsip Perlindungan Bersama Persaingan AI

Moskow - Uni Eropa (EU), Inggris dan Amerika Serikat (AS) hari Selasa mengumumkan prinsip-prinsip bersama mereka untuk melindungi persaingan di pasar yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI).

"Sebagai otoritas persaingan untuk Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, kami berbagi komitmen terhadap kepentingan rakyat dan ekonomi kami. Dipandu oleh hukum masing-masing, kami akan bekerja untuk memastikan persaingan yang efektif dan perlakuan yang adil serta jujur terhadap konsumen dan bisnis," demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis oleh Komisi EU.

Pernyataan itu juga menyebutkan komitmen bersama tersebut juga didasarkan pada pengetahuan bahwa pasar yang adil, terbuka, dan kompetitif akan membantu membuka peluang, pertumbuhan, dan inovasi yang dapat diberikan oleh teknologi-teknologi tersebut.

Prinsip-prinsip tersebut mencakup perdagangan yang adil, interoperabilitas, dan pemberian pilihan kepada pembeli, menurut pernyataan tersebut.

Interoperabilitas adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi.

EU, Inggris, dan AS juga mencantumkan sejumlah risiko terhadap persaingan yang mungkin muncul di pasar yang terkait dengan AI.

Risiko utama adalah kontrol terpusat atas input kunci, penguatan kekuatan pasar, dan jenis koneksi tertentu antara perusahaan.

"Mengingat risiko-risiko ini, kami berkomitmen untuk memantau dan menangani risiko spesifik yang mungkin timbul sehubungan dengan perkembangan dan aplikasi AI lainnya, di luar AI generatif," bunyi pernyataan tersebut.

Pada Maret, Parlemen Eropa menyetujui regulasi komprehensif pertama di dunia tentang AI, yaitu UU AI EU.

Legislasi ini memperkenalkan klasifikasi empat tingkat risiko yang terkait dengan AI, dengan sistem yang menimbulkan "risiko tidak dapat diterima" akan dilarang sepenuhnya, sementara yang berisiko tinggi akan dikenakan regulasi ketat.

Selain itu, sistem AI umum harus memenuhi aturan transparansi EU, dengan sistem yang lebih kuat berpotensi dikenakan persyaratan tambahan.