Realisasi Dana untuk IKN Capai Rp5,5 Triliun per Mei 2024

JAKARTA - Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 5,5 triliun rupiah per 31 Mei 2024. Jumlah ini naik 700 miliar rupiah dari realisasi akhir April sebesar 4,8 triliun.

Nilai realisasi per Mei ini setara dengan 13,7 persen dari total pagu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar 40 triliun rupiah.

"Kalau tahun ini, 5,5 triliun rupiah sudah dibelanjakan hingga Mei dari pagu tahun ini yang cukup signifikan, yaitu 40 triliun rupiah," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (27/6).

Seperti dikutip dari Antara, Menkeu mengatakan anggaran itu digunakan untuk pembangunan klaster infrastruktur serta noninfrastruktur.

Untuk realisasi klaster infrastruktur tercatat sebesar 3,4 triliun rupiah dari pagu 36,7 triliun rupiah. Anggaran digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN (OIKN).

Kemudian, untuk pembangunan tower rusun ASN dan pertahanan keamanan (hankam), rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Anggaran juga digunakan untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, serta bandara VVIP.

Pengendalian Banjir

Selanjutnya, realisasi klaster infrastruktur digunakan untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), dan pengendalian banjir IKN. Sementara realisasi klaster noninfrastruktur tercatat sebesar dua triliun rupiah dari pagu 3,3 triliun rupiah.

Anggaran digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L); kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; serta operasional OIKN.

Untuk diketahui, total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan IKN mencapai 72,5 triliun rupiah, dengan rincian alokasi dana pada APBN 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah, APBN 2023 sebesar 27 triliun rupiah, dan pagu APBN 2024 sebanyak 40 triliun rupiah.

Terkait dengan pembangunan IKN ini, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) mengatakan kebijakan ini merangsang pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan di Indonesia Timur.

"ADB mengapresiasi salah satu justifikasi pemerintah Indonesia atas pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia timur," kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga.

Jiro menuturkan IKN menghadirkan peluang unik untuk memanfaatkan praktik terbaik internasional dalam perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan kota, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi.