Cegah Duka saat Berwisata, Kemenhub dan Lintas Sektor Tingkatkan Angkutan Wisata Berkeselamatan

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng lintas sektor untuk membangun sinergi dalam meningkatkan angkutan pariwisata yang berkeselamatan, utamanya di momen libur Hari Raya Idul Adha 2024.

"Keselamatan transportasi adalah tanggung jawab seluruh pihak dan merupakan cita-cita dalam penyelenggaraan transportasi," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Amirulloh, di Jakarta, Jumat.

Dalam rangka meningkatkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata demi mewujudkan keselamatan dan keamanan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menggelar Focus Group Discussion(FGD) bertemakan "Angkutan Pariwisata yang Berkeselamatan" di salah satu hotel Jakarta.

"Melalui lima pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK LLAJ), pemerintah wajib melakukan upaya terkoordinasi dan berkolaborasi dalam menciptakan keselamatan," ujar Amirulloh dalam keterangan.

Lebih lanjut ia menuturkan berdasarkan data dari Korlantas Polri, angka kecelakaan terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2022 terjadi sekitar 137 ribu angka kecelakaan, dan di tahun 2023 meningkat sebanyak 152 ribu angka kecelakaan yang sebagian besar melibatkan laki-laki sehingga berefek domino berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

"Dari tahun 2021-2024 terjadi sebanyak 11 kecelakaan bus yang merenggut korban jiwa di atas 5 orang. Maka ini harus menjadi perhatian. Saya berharap melalui kegiatan FGD ini dapat menjadi wadah untuk menemukan langkah konkret dan solusi bersama agar masyarakat mendapat level keselamatan yang lebih baik," ujarnya lagi.

Ia menambahkan kini semua pihak dapat ikut serta berperan dalam pengecekan kondisi setiap armada bus yang digunakan melalui aplikasi Mitra Darat maupun versi website mitradarat.dephub.go.id dengan memasukkan nomor kendaraan.

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Fadjar Hutomo menyampaikan pariwisata adalah suatu ekosistem di mana pada sektor transportasi tantangannya ada pada memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan serta kesenangan.

Menurutnya, beberapa penyebab kecelakaan bus pariwisata seperti terkait perizinan hingga adanya human error.

"Maka kami turut serta mengimbau semua biro perjalanan wisata maupun masyarakat agar tidak merancang itenerary yang terlalu padat agar pengemudi juga bisa beristirahat," kata Fadjar.

Selain itu, di mengimbau pula agar seluruh tempat wisata juga menyiapkan tempat istirahat yang layak bagi pengemudi.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono menyebutkan masalah yang terjadi pada ekosistem pariwisata sangat beragam, di antaranya pengguna jasa yang sensitif terhadap harga, monitoring dan pembinaan tempat wisata, serta dinamika dan perkembangan penyedia jasa angkutan.

"Ada juga permasalahan dari sisi pengawasan dan pembinaan penyedia jasa angkutan serta kebijakan dari regulator itu sendiri, maka perlunya disusun rencana masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, agar tercipta solusi yang konkret," ujarnya lagi.

Kasubdit Standar Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri Mohammad Tora mengatakan penyebab kecelakaan pada umumnya terjadi karena faktor manusia dan kendaraan.

Tora menerangkan bahwa berdasarkan data Korlantas Polri tahun 2023, sekitar 93 ribu kecelakaan diakibatkan oleh kelalaian pengemudi, dan sekitar 32 ribu kejadian kecelakaan dikarenakan kondisi kendaraan yang kurang prima.

Menurut Tora, pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi kepada pengemudi angkutan umum wajib dilaksanakan untuk memastikan pengemudi mampu melakukan pekerjaannya.

"Dari sisi kendaraan, kita juga harus memberikan peraturan yang ketat utamanya saat melakukan uji tipe kendaraan. Kita harus mengacu pada standar internasional," katanya lagi.

Kegiatan yang dimoderatori Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Dedy Cahyadi, dihadiri 120 peserta yang terdiri dari Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, dan perwakilan Dinas Perhubungan se-Jabodetabek.

Selanjutnya, perwakilan Dinas Pariwisata se-Jabodetabek, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama, para pelaku wisata wilayah Jabodetabek, Masyarakat Transportasi Indonesia, serta perwakilan unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.