Wapres Ma'ruf Harapkan Peran Otonomi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

TANGERANG - Ekonomi dan keuangan syariah terus diarahkan untuk membawa dampak sosial ekonomi yang riil bagi masyarakat. Diperlukan peran pemerintah daerah (pemda) dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah.

"Jika dikelola secara bijak dan optimal, otonomi daerah akan menjadi kekuatan dan kesempatan luas untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan," ungkap Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dalam sambutannya di acara Anugerah Adinata Syariah di Tangerang, Senin (20/5).

Wapres selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menuturkan, otonomi daerah dapat bermanfaat untuk memperkuat edukasi, membangun infrastruktur yang memadai, serta mendorong inovasi dan kerja sama pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah. Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) merupakan contoh komitmen pemda untuk membangun ekonomi syariah di wilayahnya.

"Masyarakat akan semakin merasakan manfaat nyata ekonomi dan keuangan syariah di tingkat daerah, melalui KDEKS dan sinergi pusat dan daerah yang efektif," tutur Wapres.

Sebelumnya, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat mengungkapkan, memasuki tahun ketiga, Anugerah Adinata Syariah terus menunjukkan konsistensinya dalam mengapresiasi kepala daerah tingkat provinsi yang memiliki inisiatif dalam menggerakkan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi syariah di berbagai wilayah di Indonesia.

"Harapannya, Anugerah Adinata Syariah dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah," kata Taufik.

Turut hadir dalam acara ini, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari, dan Anggota Dewan Komisionar LPS Didik Madiyono.