Daerah Harus Berperan Wujudkan Ekonomi Hijau

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong seluruh daerah di Indonesia untuk mengambil peran dalam mewujudkan ekonomi hijau.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko setelah menghadiri peringatan ke-28 Hari Otonomi Daerah (Otoda) yang mengusung tema "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat" di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4).

"Semangat ini harus dikuatkan oleh para kepala daerah untuk melakukan transformasi pemikiran baru menuju green economy dan lingkungan yang sehat karena ancaman perubahan iklim sungguh nyata. Sekarang, saatnya daerah ambil peran," kata Moeldoko dalam siaran persnya.

Moeldoko menilai tema Otoda 2024 membawa semangat bagi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta upaya untuk menjawab tantangan ancaman perubahan iklim.

Moeldoko menegaskan pelaksanaan Otoda harus didorong untuk mengambil peran aktif dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan.

Ia mencontohkan pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, penggunaan transportasi ramah lingkungan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

"Otonomi daerah diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yakni menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang sesuai dengan visi Presiden Jokowi tentang Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Hari Otonomi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11/1996 tentang Hari Otonomi Daerah diperingati setiap tanggal 25 April.

Peringatan Hari Otoda diharapkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan koreksi tentang pelaksanaan Otoda.

Otoda merupakan hak dan wewenang daerah untuk otonomi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan pemerintahan setempat dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada peringatan Hari Otoda tahun ini juga dilakukan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah yang dinilai berprestasi dan memiliki kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kepala daerah yang menerima penghargaan di antaranya Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Kulon Progo 2017-2022 Sutedjo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandini Azwar Anas, Bupati Badung 2018-2023 I Nyoman Giri Prasta, dan Wali Kota Medan M. Bobby Afif Nasution.

Berbagai Bidang

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim) Sri Wahyuni menyatakan peringatan otonomi daerah(Otda) ke-28 merupakan momentum untuk memperkuat spirit daerah dalam membangun kemandirian dalam berbagai bidang.

Salah satu spirit kemandirian daerah itu, lanjut Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis, adalah ketika daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari kekuatan lokal.

"Saat ini misalnya Provinsi Kaltim dalam struktur pendapatan kita, posisi pendapatan daerah strukturnya sudah sedikit lebih tinggi dari dana bagi hasil. Di 2045 kita sudah membuat perencanaan, sebuah komitmen bahwa nanti share ekonomi Kaltim tidak lagi bergantung pada sektor ekonomi yang tak terbarukan, pertambangan. Jadi kalau sekarang itu 40 sampai 60 persen itu masih sektor pertambangan dan mineral, tapi nanti 2045 manufaktur itu meningkat porsinya dari 20 persen menjadi 40 persen. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk hilirisasi. Meningkatkan kemandirian daerah melalui hilirisasi dan industri. Jadi tidak tergantung dengan sumber daya alam tak terbarukan," jelas Sri Wahyuni.