Kemenhan Thailand Kurangi Personel Angkatan Bersenjata

BANGKOK - Kementerian Pertahanan Thailand berencana untuk mengurangi jumlah personil militernya sebanyak 700 orang dan memindahkan unit militer dalam tiga tahun ke depan dan akan merestrukturisasi angkatan bersenjatanya dengan harapan dapat menghemat hingga 34 juta baht.

Menteri Pertahanan Sutin Klungsang mengatakan rincian tersebut diputuskan pada pertemuan Dewan Pertahanan Thailand pada Kamis (21/3) di mana dewan tersebut menyetujui tahap awal perampingan angkatan bersenjata selama tahun fiskal 2025-2027.

"Masyarakat dapat merasa tenang seiring dengan berjalannya reformasi untuk memperkecil jumlah militer," kata Sutin. "Aspek kuncinya adalah pengurangan personel tahap awal yang merupakan hal mendesak antara tahun anggaran 2025-2027 dengan menghilangkan jabatan-jabatan yang tidak diperlukan, termasuk yang akan memasuki masa pensiun, yang berjumlah lebih dari 700 jabatan," imbuh dia.

Tujuan Menhan Sutin untuk merampingkan angkatan bersenjata telah dikemukakan dalam debat tentang rancangan anggaran untuk tahun fiskal 2024 pada 4 Januari lalu. Sutin mengatakan bahwa dia telah mengeluarkan peraturan baru yang berfokus pada pensiun dini yang bertujuan untuk mengurangi jumlah perwira tinggi di tiga cabang militer sebesar 50 persen atau sekitar 380 orang pada 2027.

Juru bicara Kemenhan Thailand, Laksamana Muda Thanitpong Sirisawetsak, mengatakan pada Kamis bahwa komite tersebut juga menyetujui penggabungan beberapa divisi untuk mengurangi redundansi tugas.

Salah satu contohnya adalah Kantor Sekretaris Komite Personel Cadangan dan Divisi Rekrutmen, Departemen Sumber Daya Pertahanan, yang diharapkan dapat digabungkan dengan Kantor Sekretaris Permanen Kementerian.

"Komite itu juga berencana untuk mereformasi beberapa struktur militer, seperti Departemen Teknologi Informasi dan Pertahanan Luar Angkasa, untuk menjadikan fungsinya lebih kohesif dengan Pusat Siber Militer, yang akan segera ditingkatkan menjadi Komando Siber Militer," ucap Thanitpong.

Beberapa organisasi juga akan diubah seperti Kantor Kebijakan dan Perencanaan Pertahanan Asean, yang akan menjadi Kantor Kerja Sama Internasional dan Asean. Sementara Pusat Koordinasi Proyek Inisiatif Kerajaan dan Pusat Koordinasi Keamanan akan berubah menjadi Kantor Pengembangan Proyek Inisiatif Kerajaan.

Deskripsi Tugas

Dalam berita terkait, Sutin mengatakan bahwa dia telah memerintahkan Departemen Advokat Jenderal untuk mengubah peraturan yang terkait dengan deskripsi tugas prajurit.

Perintah tersebut menyusul video viral yang diposting oleh seorang mantan prajurit wajib militer pada 10 Maret lalu, yang menggambarkan kehidupan di angkatan laut sebagai pembantu rumah tangga perwira, yang termasuk tugas di dalamnya adalah mencuci pakaian dalam istri bosnya.

"Harus ada deskripsi tugas resmi untuk wajib militer yang diharuskan bekerja di kediaman atasan mereka," kata Sutin. Ant/BangkokPost/TNA/I-1