DPR RI Jadi Tuan Rumah Konferensi Parlemen OKI ke-19 Tahun 2025

ABIDJAN - Forum Parlemen OKI, Parliamentary Union of the OIC (PUIC) menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 pada tahun 2025 mendatang. Penetapan tersebut sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai Presiden PUIC ke-19.

Hal ini diputuskan ketika Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menjadi Ketua Sidang Grup Asia pada Konferensi ke-18 PUIC di Abidjan, Pantai Gading, 2-5 Maret 2024.

Fadli Zon, Ketua Delegasi DPR RI ke Konferensi PUIC ke-18 yang juga Ketua BKSAP DPR RI menyampaikan kesiapan DPR RI sebagai penyelenggara pertemuan utama forum Parlemen OKI tersebut.

DPR dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil menjadi tuan rumah berbagai forum parlemen regional maupun internasional, antara lain Sidang Umum Inter-Parlaimentary Union (IPU) ke-144 tahun 2022, the 8th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) tahun 2022, Sidang Umum Asean Inter-Parliamentary Assembly(AIPA) dan tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2024 DPR juga dalam waktu dekat akan menyelenggarakan the10th World Water ForumdanIndonesia Pacific Parliamentary Partnership(IPPP).

"Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan sebagai perwakilan rakyat, kita berharap bahwa dengan menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 mendatang kita dapat menyampaikan pesan potensi besar ummat Islam Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya yang disiarkan laman resmi DPR RI, Senin (4/3).

Ia berharap DPR dapat menjadi motor pendorong dunia Islam bagi gerakan dalam mendukung Palestina dan pendorong negara-negara Islam untuk menjadi bagian dari solusi beragam tantangan global seperti perubahan iklim, ekonomi inklusi, dan pemberdayaan perempuan.

Pada 2-5 Maret 2024, Delegasi DPR ikut berpartisipasi pada Konferensi PUIC ke-18 di Abidjan, Pantai Gading. Delegasi Indonesia dipimpin Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra) dengan anggota Hugua (Fraksi PDIP), dan Fathan Subchi Badawi (Fraksi PKB).

Selama Konferensi PUIC ke-18 Delegasi DPR aktif menyampaikan gagasan dan terobosan kebijakan terkait isu-isu strategis, antara lain mendorong regulasi terkait kebebasan berpendapat yang tidak mengandung ujaran kebencian dan perpecahan, dialog antaragama dan budaya untuk menghapus pandangan negatif terhadap Islam atau Islamophobia, dan juga upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak terutama yang berada di wilayah konflik dan pendudukan.