Mantan PM Thaksin Shinawatra Dibebaskan

BANGKOK - Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, telah tiba kembali di rumahnya di Bangkok dari rumah sakit polisi pada Minggu (18/2) pagi, hanya enam bulan setelah dia ditangkap setelah kembali secara dramatis ke kerajaan itu dari 15 tahun pengasingan.

Miliarder kontroversial ini, yang dua kali terpilih sebagai perdana menteri dan digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006, dipenjara selama delapan tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sekembalinya ia kembali pada Agustus lalu.

Namun hukumannya dipotong menjadi satu tahun oleh Raja Maha Vajiralongkorn dalam beberapa hari setelah dia kembali dan pemerintah mengatakan pekan lalu bahwa pria berusia 74 tahun itu memenuhi syarat untuk dibebaskan lebih awal karena usia dan kesehatannya.

Thaksin, yang mengenakan penyangga leher dan duduk di samping putrinya Paetongtarn dan Pintongta pada Minggu, keluar dari rumah sakit polisi di pusat kota Bangkok, tempat ia menghabiskan setengah tahun terakhir. Sejumlah orang yang memprotes pembebasannya terlihat berkumpul di depan rumah sakit.

Mobil kemudian melaju ke rumah Thaksin, di mana spanduk selamat datang dipasang di gerbangnya.

Rincian pasti mengenai pembebasannya tidak jelas, namun Thaksin mungkin harus diawasi dan haknya untuk bepergian dibatasi.

"Thaksin tidak akan melibatkan dirinya dalam politik, namun mengatakan jika dan ketika dia siap memberikan nasihat, semua orang di pemerintahan siap mendengarkan," ucap PM Thailand, Srettha Thavisin, Minggu.

Perlakuan Khusus

Kepulangan Thaksin ke Thailand terjadi pada hari yang sama ketika Partai Pheu Thai kembali ke pemerintahan dalam aliansi dengan partai-partai promiliter, membuat banyak orang menyimpulkan bahwa kesepakatan rahasia telah dicapai untuk mengurangi masa hukumannya.

Partai Move Forward yang merupakan partai progresif dan memenangkan kursi terbanyak pada pemilu lalu namun tidak dapat membentuk pemerintahan, mengatakan pembebasan Thaksin menimbulkan pertanyaan apakah ia menerima perlakuan khusus.

"Thailand membutuhkan sistem demokrasi di mana supremasi hukum dan sistem keadilan diterapkan dengan cara yang sama bagi semua orang, tanpa standar ganda bagi masyarakat yang memiliki hak istimewa," kata partai tersebut dalam sebuah pernyataan pada Minggu. AFP/I-1