Anggaran Pendidikan Perlu Ditambah

JAKARTA - Anggaran pendidikan perlu ditambah apabila Indonesia ingin mencetak generasi emas pada 2045. Sebab, alokasi anggaran pendidikan dinilai masih sangat kecil terhadap nilai produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Jelas harus ditambah. Jadi, kalau mau Indonesia Emas atau (menghasilkan) generasi emas, investasi di sektor pendidikan harus diutamakan. Yang namanya investasi pasti butuh anggaran. Nah, itu harus ditambah," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti saat dijumpai usai diskusi publik di Jakarta, Senin (5/2).

Menanggapi debat kelima Pilpres 2024 pada 4 Februari lalu, yang salah satunya mengangkat masalah pendidikan, Esther mengatakan anggaran di sektor pendidikan memang sudah mencapai 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), namun anggaran tersebut sebenarnya hanya 2 persen dari PDB.

Esther mencontohkan Malaysia yang bahkan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 10 persen dari PDB di negara tersebut. Karena itu, menurutnya, anggaran pendidikan idealnya mencapai 5 hingga 20 persen dari PDB.

Selain masalah anggaran pendidikan, Esther mengatakan bahwa masalah link and match kurikulum dengan dunia industri juga seharusnya dibahas dalam debat kelima pilpres. Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa persentase angkatan kerja di Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya sebesar 12 persen. Dengan kata lain, mayoritas angkatan kerja merupakan masyarakat dengan berpendidikan rendah seperti SD, SMP, dan SMA.

Esther khawatir kondisi tersebut dapat membawa bencana atau berdampak buruk pada saat Indonesia mendapatkan bonus demografi pada 2045. Karenanya, kata dia, calon angkatan kerja, harus dibekali pendidikan dengan bekal keterampilan yang tinggi dan sesuai.

"Ini harusnya dikupas juga, apalagi kan kita banyak generasi Z nanti. Bagaimana nasib angkatan muda yang bisa mendapatkan pekerjaan, kalau angkatan muda tidak mendapatkan pekerjaan lalu mereka menjadi pengangguran," kata Esther.

Peningkatan Kualitas

Sementara itu, Ekonom Senior Indef, Faisal Basri menyatakan tujuan pembangunan itu ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, bukan berapa kilometer jalan yang dibangun. "Pembangunan itu kan ujung-ujungnya adalah meningkatkan kualitas manusia, bukan berapa kilometer jalan yang dibangun, tapi manusianya itu berkualitas (atau) tidak," kata Faisal Basri.

Berdasarkan World Population Prospect yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penduduk Indonesia memiliki angka harapan hidup selama 68,25 tahun pada 2022. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di peringkat kedua terbawah atau hanya lebih tinggi dari Myanmar yang sebesar 67,26 tahun.

Menurut dia, salah satu indikator yang menandakan adanya peningkatan kualitas manusia ialah tingkat harapan hidup lebih panjang. Namun, hal itu dinilai tidak terwujudkan sepanjang pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).