Kesetaraan Gender Kemen

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2024.

"Perlu upaya secara masif untuk melakukan kampanye digital guna mendukung keterwakilan perempuan di parlemen," kata Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum KemenPPPA Iip Ilham Firman dalam media talk bertajuk "Pilih Perempuan dalam Pemilu, Aksi Afirmatif Wujudkan Kesetaraan Gender", di Jakarta, Senin (22/1).

Iip Ilham Firman mengatakan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dijadwalkan akan merilis #2024dukungketerwakilanperempuandiparlemen pada Selasa (23/1).

Menurut dia, sosialisasi akan dilakukan secara digital dan disebarkan secara luas di platform digital milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Dalam dua pekan ke depan kami akan kerja sama dengan kementerian/lembaga, Kemkominfo, Bakohumas, dan pemprov untuk gaung-kan semangat dan #2024dukungketerwakilanperempuandiparlemen," katanya.

Iip Ilham Firman menuturkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, pemerintah menargetkan 22,5 persen keterwakilan perempuan di DPR. "Di 2019, hanya 20 persen di DPR. Target kita di 2024 hanya 22,5 persen di RPJMN 2020 - 2024. Itu pun masih banyak rintangan-nya. Oleh karena itu, jangan sampai turun dari 20 persen, ini perlu kita hindari bersama," katanya.

Bantuan Dana

Dalam kesempatan itu, Iip Ilham Firman, mengungkapkan, pemerintah tengah mengupayakan bantuan dana bagi politisi perempuan. Hal tersebut untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di bidang politik sekaligus mengejar target 30 persen perempuan duduk di parlemen.

"Kita mengupayakan ini agar memudahkan perempuan untuk melakukan pendaftaran atau untuk membuat alat peraga kampanye dan sebagainya, tapi tentu angka tidak mungkin besar," terangnya.

Dia menjelaskan, bantuan tersebut penting mengingat kebutuhan perempuan untuk mengikuti kontestasi politik memakan biaya yang tidak sedikit. Adapun salah satu sumber bantuan tersebut dari dana bantuan partai politik (Bapol) dari pemerintah.

Iip menambahkan, saat ini belum ada peruntukan yang jelas dari bantuan partai politik tersebut. Pihaknya intens berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal tersebut.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat angka keterwakilan perempuan di DPR RI pada periode 2019-2024 belum mencapai proporsi yang diharapkan, yaitu 20,5 persen.

Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan pihaknya mendorong peningkatan bantuan partai politik. Adapun sekarang bantuannya yaitu 1.000 rupiah untuk kursi DPR, 1.200 untuk DPRD Provinsi, dan 1.500 untuk punya kursi DPRD Kabupaten/kota