Hilirisasi SDA Butuh Dukungan Infrastruktur dan SDM

JAKARTA - Pemerintah terus mengakselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, percepatan hilirisasi SDA memerlukan dukungan penguatan infrastruktur, teknologi hingga sumber daya manusia (SDM).

"Keterbatasan infrastruktur meliputi kesiapan infrastruktur terutama terutama distribusi dan logistik, baik jalan, pelabuhan dan juga kebutuhan energi yang perlu terus kita tingkatkan," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata dalam Simposium Praktisi dan Periset Ekonomi (Pareto) bertema The Downstream Industrialization of Natural Resources di Jakarta, Kamis (7/12).

Isa menuturkan upaya pengembangan hilirisasi komoditas sumber daya alam masih menghadapi sejumlah tantangan agar bisa bersaing secara global. Tantangan tersebut berasal dari keterbatasan dalam hal infrastruktur dan energi, sumber daya manusia, teknologi dan barang modal serta pembinaan dan pengendalian dalam tata kelola kebutuhan produksi hilir.

"Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan infrastruktur menunjukkan tren meningkat yang cukup signifikan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah," ujarnya.

Dia mengatakan masalah kesenjangan infrastruktur antar wilayah menyebabkan masih tingginya kesenjangan produktivitas masyarakat antar daerah yang terus harus ditangani. "Ini juga membuat minat para investor biasanya fokus pada daerah-daerah tertentu sementara sebenarnya kita menghendaki investasi di bidang hilirisasi sumber daya alam ini terjadi di banyak tempat secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Isa menekankan kualitas SDM juga harus ditingkatkan untuk menyuplai tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam mendukung hilirisasi SDA. Untuk itu, perlu reorientasi peningkatan keahlian yang harus disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Kemandirian Ekonomi

Pada kesempatan lain, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah harus terus berjalan demi kemandirian ekonomi dan kedaulatan negara.

Bahlil mengatakan, penciptaan nilai tambah sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebelum dilakukannya hilirisasi, ekspor nikel pada 2017 hanya mencapai 3,3 miliar dollar AS. Sementara pada 2022 atau setelah hilirisasi diberlakukan, angkanya meningkat signifikan menjadi 33,8 miliar dolar AS. Angka tersebut hanya berasal dari satu sampai dua turunan nikel, belum termasuk Electric Vehicle (EV) baterai dan mobil listrik.

"Hilirisasi nikel tidak hanya berupa baterai mobil listrik saja. Dari nikel, Indonesia bisa membuat produk jadi seperti stainless steel, sendok, baja dan lainnya," ujar Bahlil usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, kemarin.