Surat Suara untuk DKI Mulai Disiapkan

JAKARTA - Untuk persiapan logistik tahap dua seiring kian dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2024 mulai disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, termasuk pengadaan surat suara. "Kami telah melakukan administrasi daring atau e-klik untuk pengadaan logistik pemilu tahap dua, yaitu surat suara," kata Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik KPU Jakarta, Nelvia Gustina, Rabu.

Nelvia menuturkan KPU Jakarta memiliki kewenangan melakukan pengadaan surat suara untuk DPD dan DPRD Provinsi Jakarta. Terhitung untuk surat suara DPRD Jakarta berjumlah 8.431.963 dan untuk DPD 8.431.897.

"Jadi total tiap-tiap surat suara dihitung berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT per TPS ditambah dua persen untuk cadangan surat suara," terangnya.
Kini, dia sedang dalam tahap administrasi daring (e-klik) berupa penandatangan kontrak dengan penyedia surat suara untuk kemudian dicetak.

Terkait tanggal pasti pencetakan surat suara, Nelvia belum bisa memastikan, namun diperkirakan dilakukan Desember. KPU telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November hingga 10 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara dijadwalkan tanggal 14 Februari 2024.

Sebelumnya, Nelvia Gustina menyebut persiapan logistik Pemilu sudah mencapai 70 persen meliputi bilik, kotak, dan tinta. "Sejauh ini sudah hampir 70 persen persiapannya," katanya.

Sementara itu, Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Jakarta dan Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jakarta menjalin kerja sama memperketat pengawasan orang asing Jakarta menjelang Pemilu 2024. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jakarta, Ibnu Chuldun, menuturkan, jajaran Tim Pora memiliki peran penting menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan.

Terkait ini, Ibnu berharap peningkatan perbaikan dalam sinergi dan kolaborasi lintas instansi untuk mengawasi orang asing. "Semoga elemen pengawasan yang dibentuk dapat meminimalkan pelanggaran keimigrasian maupun hukum lainnya," ujar Ibnu.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Kanwil Kemenkum HAM Jakarta, Fahrul Novry Azman, menerangkan sasaran pengawasan adalah keberadaan dan kegiatan orang asing yang merugikan dan membahayakan. Ini khususnya dalam waktu persiapan penyelenggaraan pemilu.