Pemkab Rejang Lebong Terapkan Penanganan Stunting dengan Pola Stunting

REJANG LEBONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menerapkan penanganan kasus stunting atau gagal tumbuh pada balita di wilayah itu dengan pola "keroyokan" bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Asisten II Bidang Ekbang Pemkab Rejang Lebong Asli Samin saat menutup kegiatan diseminasi lintas sektoral penanganan stunting yang dilaksanakan 3-10 Oktober di Aula DP3A-PPKB Rejang Lebong, Selasa, mengatakan angka stunting daerah itu pada 2022 lalu masih di angka 20,2 persen dan ditargetkan pada 2024 nanti turun menjadi 14 persen.

"Penurunan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong ini harus dilakukan secara keroyokan, setiap OPD terkait untuk saling melakukan konvergensi berkala," kata dia.

Dia menjelaskan penanganan stunting dengan pola keroyokan ini seperti untuk dinas PUPR bisa membangun MCK bagi keluarga stunting yang kondisinya masih belum baik, kemudian OPD terkait lainnya juga sesuai bidangnya masing-masing.

Dirinya berharap dengan adanya pola penanganan bersama-sama ini nantinya bisa mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong.

Sementara itutujuan dilakukannya diseminasi audit kasus stunting di daerah itu, kata dia, secara umum untuk memetakan kasus stunting di semua lokasi stunting agar bisa menentukan langkah yang tepat untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Rejang Lebong.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong Yusran Fauzi dalam kesempatan itu meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rejang Lebong untuk bekerja secara terpadu satu dengan lainnya sehingga program yang sudah disusun bisa berjalan sesuai harapan.

"TPPS Rejang Lebong juga harus menyiapkan kalender petik aksi yang akan dilaksanakan pada Januari 2024 mendatang," kata Yusran Fauzi.