Bupati Manokwari Harapkan Kebijakan Fordasi Mampu Membuat Orang Asli Papua Bangga NKRI

Manokwari - Bupati Manokwari, Provinsi Papua Barat Hermus Indoumengharapkan kebijakan yang dihasilkan dari rapat koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris (Fordasi) di Papua Barat tahun 2023 mampu membuat orang asli Papua (OAP) bangga terhadap NKRI.

"Kebijakan dan konsep pembangunan dari rakor Fordasi diharapkan mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua sehingga seluruh orang asli Papua (OAP) bisa dengan bangga mengatakan saya orang Indonesia dan final untuk NKRI," kata Hermus saat membuka Rakor Fordasi di Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurutnya, isu untuk menyejahterakan masyarakat pada seluruh provinsi di Tanah Papua itu penting dibahas di Rakor Fordasi tahun ini. Rakor Fordasi diharapkan melahirkan kebijakan pembangunan yang bisa dibuat untuk kerja sama antar provinsi anggota Fordasi, khususnya di tanah Papua.

"Diharapkan Rakor Fordasi bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara serta kejayaan Indonesia di Tanah Papua. Selamat dan sukses untuk peserta Rakor Fordasi dan terima kasih mempercayakan Kabupaten Manokwari ibukota Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah," ujarnya.

Hermus mengatakan, penyelenggaraan Rakor Fordasi menjadi berkah dan anugerah tersendiri bagi Kabupaten Manokwari. Kegiatan tersebut berdampak pada perekonomian di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat,.terutama pada sektor okupansi hotel dan bagi pelaku UKM dan UMKM.

Ia juga mengajak peserta Rakor Fordasi untuk menikmati potensi wisata dan keindahan alam Kabupaten Manokwari. Tidak lupa peserta rakor diajak mengunjungi Pulau Mansinam yang jadi ikon Manokwari sebagai Kota Injil dan pusat peradaban di Tanah Papua.

"Semua peserta Fordasi yang hadir di Manokwari akan menikmati keindahan Manokwari baik keindahan alam maupun keanekaragaman budaya-budaya orang asli Papua dan budaya nusantara yang hidup berinteraksi dan berintegrasi menjadi satu kesatuan," ujarnya.

Fordasi adalah forum daerah provinsi yang memiliki kekhususan yaitu DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Papua, Papua Barat serta daerah otonomi baru Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan.

Rakor Fordasi dipimpin Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Valentinus Sudarjanto Sumito.