Operasi Pangan Murah untuk Menekan Kenaikan Harga Beras

JAKARTA - Kenaikan harga beras ditekan dengan menggelar pangan murah secara optimal. "Pemprov DKI melakukan Gerakan Pangan Murah dengan berbagai program untuk menekan kenaikan harga beras," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta, Suharini Eliawati, Selasa (19/9).

Gerakan Pangan Murah dilakukan BUMD pangan Jakarta bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Bulan September ini, Pemprov Jakarta menyebarkan paket pangan murah seharga 126.000 ke 183 titik di wilayah Ibu Kota.

Sebanyak 88 titik memanfaatkan ruang publik terpadu ramah anak dan Pasar Induk Beras Cipinang. Kemudian, lima titik di toko daging serta rumah potong hewan lingkup BUMD Jakarta, PD Dharma Jaya. Pangan murah tersebut hanya boleh dibeli masyarakat pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Selain Gerakan Pangan Murah, Suharini menyampaikan Pemprov Jakarta juga senantiasa bersinergi dengan pemerintah pusat seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Perum Bulog. Tujuannya untuk mengendalikan harga beras.

Bentuk sinergi tersebut adalah kerja sama dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah tahap kedua bagi 304.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari bulan September sampai dengan November 2023. "Kami juga akan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan kualitas medium ke masyarakat," tambah Suharini.

Harga eceran tertinggi 54.500 per kantong berisi 5 kilogram di toko-toko beras dan pasar modern. Berikutnya, langkah pemantauan stok, harga, dan mutu beras juga ditempuh.

Berdasarkan laman web Informasi Pangan Jakarta, rata-rata harga beras medium berkisar 12.600-13.400 seliter. Menurut Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkfili Rasyid, harga normal beras jenis medium berkisar 11.000-11.500 rupiah.

Suharini mengatakan kenaikan harga beras Jakarta disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, adanya kenaikan harga gabah tingkat petani dari 5.600 per kilogram menjadi 7.000 rupiah. Di samping itu, juga disebabkan penurunan produksi. Saat ini belum masuk masa tanam karena cuaca masih panas juga.

Masalah JKN

Sementara itu, Pemkot Jakarta Timur menyatakan masih menunggu kebijakan Pemprov untuk mendaftarkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan permintaan BPJS Kesehatan.

"Kalau kebijakannya sudah ada dari pemprov, pasti kita tindaklanjuti," kata Wakil Wali Kota Jakarta timur, Iin Mutmainah. Iin menjelaskan selain JKN, pemkot juga akan menindaklanjuti semua layanan berkaitan dengan BPJS Kesehatan petugas KPPS, jika kebijakan tersebut telah memiliki kepastian.

Pemkot Jakarta Timur masih fokus verifikasi data, aktivasi, dan menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan oleh warga. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya temuan warga yang mampu. Namun,kepesertaan BPJS Kesehatannya dibayarkan dari dana APBD dan APBN.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden menginisiasi program layanan kesehatan petugas penyelenggara pemilihan umum guna mencegah korban jiwa pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kantor Staf Presiden mengumpulkan pemangku kepentingan panitia pemilu untuk menyepakati mekanisme baru dalam mencegah peristiwa serupa. Hal ini ditempuh dengan memanfaatkan layanan skrining kesehatan BPJS bagi petugas pemilu. Jumlah mereka mencapai sembilan juta lebih. Ini sudah termasuk anggota TNI dan Polri.

Inisiasi Kantor Staf Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti BPJS Kesehatan dengan minta keterlibatan aktif seluruh pihak. Ini khususnya pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam mendaftarkan mereka sebagai peserta JKN.