Sabang Butuh Biaya Pembebasan Lahan Bangun Jalan ke Destinasi Wisata

BANDA ACEH -- Pemerintah Kota Sabang, Aceh, membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk biaya pembebasan lahan pembangunan jalan baru menuju destinasi wisata di Pulau Weh, agar akses transportasi wisatawan semakin lancar dan efisien.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Sabang Faisal Azwar, Selasa, mengatakan pihaknya telah menyusun perencanaan pembangunan jalan baru yang melewati pesisir pantai mulai dari kawasan Pria Laot - Pantai Gapang, sehingga tidak lagi melintasi hutan lindung seperti sekarang.

"Kalau perencanaan sudah selesai, tapi anggaran pembebasan tanah belum dapat bantuan dari gubernur. Anggaran dibutuhkan sekitar Rp20 miliar," kata Faisal saat dihubungi dari Banda Aceh.

Ia menjelaskan, Pulau Weh Sabang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sehingga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya dengan meningkatkan kemantapan ruas jalan menuju ke destinasi wisata.

Saat ini, menurut dia, jalan menuju destinasi wisata Iboih, Kilometer Nol Indonesia dan sekitarnya melewati pegunungan hutan lindung mulai dari Cot Meurong hingga ke Pantai Gapang, dan kerap terjadi tanah longsor ketika hujan deras.

Pemkot Sabang, sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan ke gubernur Aceh agar dapat membantu mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan baru itu.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur jalan, lanjut dia, bisa berasal dari berbagai sumber mulai dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) milik Pemkot Sabang.

"Karena menambah ruas jalan baru itu butuh investasi dana untuk pengadaan tanah yang besar, masalahnya di situ. Pengadaan tanah itu harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Kalau bangun jalan, mereka (Kementerian PUPR) oke oke saja," ujarnya.

Oleh karena itu, Pemkot Sabang berharap agar Pemerintah Aceh dapat mendukung biaya pembebasan lahan agar pembangunan jalan baru di daerah destinasi wisata Pulau Weh itu bisa cepat terealisasi.

"Seandainya tanah sudah dilakukan pembebasan, sudah bisa langsung dibangun," ujarnya.

Di samping itu, kata Faisal, saat ini Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh juga sedang melakukan preservasi atau mengoptimalkan fungsi bahu jalan menuju kawasan Kilometer Nol Indonesia dengan pengerasan.

"Karena berada di kawasan hutan lindung maka (jalan) tidak bisa dilebarkan, tapi dengan mengoptimalkan bahu jalan dengan pengerasan, ini sedangkan dikerjakan, dan ini program nasional," ujarnya.