Mayjend TNI (Purn) Hassanudin Jadi Pj Gubernur Sumut

MEDAN - Presiden Joko Widodo menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn), Hassanudin mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara menggantikan Edy Rahmayadi yang akan berakhir masa jabatannya pada 5 September 2023.

"Ya, ya, ya, kemarin diputuskan, Presiden (Jokowi) memimpin langsung," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat.

Keputusan nama-nama pj gubernur diambil dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya. Menurut Ngabalin, para pj gubernur akan dilantik dalam waktu dekat oleh menteri dalam negeri atas nama presiden.

Dalam hal itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan tidak mempermasalahkan terhadap keputusan itu, karena hal tersebut merupakan wewenang dari pemerintah pusat.

"Aku tak perlu dengar siapapun Pj itu, karena itu keputusan pusat," ujar Edy Rahmayadi, di Medan, Senin.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan ini, berharap Mayor Jenderal TNI (Purn), Hassanudin yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sumut dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin.

"Ini organisasi yang mempunyai tugas dan jabatan yang terurai mensejahterakan masyarakat," kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting mengaku belum menerima surat secara resmi dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terkait kabar Hassanuddin sebagai Pj Gubernur Sumut.

"Sudah muncul nama Pj Gubernur itu, tapi saya belum terima surat resminya dari Mendagri," ujar Baskami.

Baskami berharap Pj Gubernur Sumut nantinya dapat bersinergi dan kerja sama dengan DPRD Sumut, untuk pembangunan dan birokrasi di Sumut ini.

"Harapan kami, pak Hasanuddin inikan bagian dari Sumut, diakan memahami bagaimana Sumut. Apa yang dilakukan ke depan yang baik oleh Gubernur, itu diteruskan lah. Khususnya sinergi untuk pelaksanan APBD 2024," kata Baskami.

Nama Hassanudin yang pernah menjabat sebagai Pangdam I/BB ini muncul ke publik usai Kemendagri menggelar rapat Tim Penilai Akhir (TPA) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (31/8/2023) kemarin.