4 Negara Asia Menentang Peta Baru Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan

JAKARTA - Vietnam mengatakan peta resmi Tiongkok yang dirilis minggu ini melanggar kedaulatannya atas Kepulauan Spratly dan Paracel serta yurisdiksi atas perairannya, menurut sebuah pernyataan yang dimuat di situs berita pemerintah negara tersebut.

Klaim kedaulatan dan maritim Tiongkok berdasarkan sembilan garis putus-putus pada peta adalah "tidak sah," bunyi pernyataan itu, yang mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang.

Vietnam "dengan tegas menentang semua klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan garis putus-putus," kata Hang dalam pernyataan yang dikutip Bloomberg.

Negara-negara lain juga menolak peta tersebut. India pada Selasa lalu mempermasalahkan peta yang menunjukkan bagian dari Arunachal Pradesh di India yang berada di bawah kendali Tiongkok. Filipina mengatakan tidak mengakui klaim ekspansif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Ketika ditanya tentang peta tersebut pada konferensi pers rutin hari Rabu di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan pemerintahnya berharap "pihak-pihak terkait dapat tetap obyektif dan tenang serta menahan diri dari penafsiran yang berlebihan."

Tiongkok merilis peta tersebut sehingga penerbit, perusahaan, dan pihak lain memiliki versi resmi sebagai referensi.Perusahaan asing terkadang mengalami masalah dengan pemerintah Tiongkok mengenai cara mereka menggunakan peta.

Tiongkok mengklaim lebih dari 80 persen wilayah Laut Tiongkok Selatan dan mendukung klaimnya dengan peta tahun 1947 yang menunjukkan garis putus-putus - sembilan garis putus-putus - yang melingkar hingga ke titik sekitar 1.100 mil (1.800 km) di selatan Pulau Hainan.

Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Taiwan mengklaim bagian-bagian dari wilayah maritim yang sama, dan telah berselisih dengan Tiongkok mengenai wilayah mana yang termasuk dalam wilayah maritim tersebut.