Jepang Gelontorkan Dana untuk Nelayan yang Terdampak Sanksi Tiongkok

TOKYO - Pemerintah Jepang akan menggelontorkan anggaran tambahan untuk membantu industri perikanan setelah Tiongkok melarang produk ikan Jepang sebagai respons atas keputusannya membuang limbah nuklir Fukushima minggu lalu, demikian dilaporkan Nikkei, Kamis (31/8).

Anggaran tambahan sebesar ratusan juta dolar AS itu akan diambil dari dana cadangan pemerintah untuk tahun fiskal berjalan, kata Nikkei.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida diperkirakan akan mengumumkan kebijakan baru tersebut pada Kamis setelah mengunjungi Pasar Ikan Toyosu di Tokyo, menurut laporan beberapa media Jepang.

Jepang mulai membuang air limbah radioaktif dari pembangkit nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik Kamis lalu.

Langkah itu membuat Tiongkok, yang tidak lain adalah mitra dagang terbesar Jepang, berencana menerapkan larangan menyeluruh terhadap produk perikanan Jepang.

Pemerintah Jepang sebelumnya telah menyiapkan dua paket bantuan senilai 80 miliar yen (sekitar Rp8,41 triliun) untuk membantu mengembangkan pemasaran yang baru dan menyimpan kelebihan ikan beku sampai bisa dijual saat permintaan sudah kembali normal.

Otoritas Jepang sebelumnya sempat membantah mengenai kemungkinan langkah-langkah fiskal tambahan bagi industri perikanan tersebut.

Lebih dari 700 perusahaan Jepang mengekspor produk ikan senilai 600 juta dolar AS (sekitar Rp9,13 triliun) ke Tiongkok pada 2022, membuat Tiongkok menjadi pasar terbesar bagi Jepang.

Pasar terbesar kedua bagi ekspor produk ikan Jepang adalah Hong Kong, yang juga mengumumkan larangan impor ikan dari 10 wilayah di Jepang terkait pembuangan limbah Fukushima.

Sementara itu, Menteri Perikanan Jepang Tetsuro Nomura pada Jumat lalu mengatakan pemerintah akan mengambil langkah untuk melakukan diversifikasi ekspor ikan, termasuk kerang, yang sebelumnya tergantung pada pasar Tiongkok.

Tiongkok membeli lebih dari separuh total ekspor kerang Jepang sepanjang 2022.

Sebagian kalangan pejabat Jepang juga telah memberikan sinyal untuk mengambil langkah diplomatik agar Tiongkok membatalkan larangan karena menurut Tokyo larangan tersebut tidak berdasarkan bukti ilmiah.

Di antara langkah tersebut adalah dengan membawa tuntutan itu ke Organisasi Dagang Dunia (WTO).