OPD Jakarta Diminta Entaskan UMKM

JAKARTA - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta terus mendukung dan mengentaskan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di bawah binaan Pemprov DKI Jakarta. "Dengan begitu, produk UMKM binaan dapat semakin dikenal masyarakat, sehingga terus berkembang," tandas Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Selasa (29/8).

Hal itu disampaikan Heru saat membuka Bazar Pengembangan Kewirausahaan bagi Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK). "Saya minta semua, termasuk Dinas UMKM, Biro Umum, Dinas KPKP, dan OPD lainnya mendukung pengentasan Jakpreneur," pinta Heru.

Dinas UMKM sendiri memiliki anggaran untuk pembinaan setiap tahunnya. Selain itu, juga bersinergi dengan sponsor. Kegiatan ini diikuti UMKM binaan PKK tingkat Provinsi Jakarta. Kesempatan ini untuk memberi kesempatan UMKM mempromosikan produknya.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sebagai penyelenggara bazar, agar bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Biro Umum Setda Jakarta. Dengan begitu, dapat menampung lebih banyak UMKM binaan.

Dalam kegiatan bazar 29-31 Agustus diikuti 56 UMKM binaan. Jumlah tersebut akan bertambah pada hari kedua dan ketiga penyelenggaraan bazar. "Selain di Aula Blok G, kita bisa membuka tempat juga di halaman Balai Kota. Dengan begitu, semakin banyak UMKM binaan yang terfasilitasi untuk mempromosikan produknya," ujar Pj Gubernur Heru.

Heru mengungkapkan, kini juga menjadi bapak angkat untuk mengentaskan UMKM Jakarta. Dia tengah membina kaum ibu di kawasan Kamal, dekat Rumah Susun Tzu Chi Muara Angke, Jakarta Utara. Para ibu ini dibina untuk membuat produk bawang goreng. Selain itu, Heru juga membina penjualan produk makanan melaluifood truck.

"Nantinya,food trucktersebut bisa diisi kemasan produk UMKM binaan," jelasnya. Kader PKK wajib menjadi ibu angkat stunting. Heru juga menjadi bapak angkat UMKM. Dia ingin menunjukkan bahwa tanpa biaya APBD, pembinaan terhadap UMKM bisa berjalan. "Ini bisa mengentaskan. Saya beri contoh," terang Heru.

Menurut Heru, UMKM juga harus diberi kesempatan luas untuk memasarkan produk. Maka, semua diimbau bersinergi agar UMKM binaan PKK di setiap RW Jakarta dapat mengikuti pameran secara bergantian.

Heru mengusulkan UMKM binaan tersebut bisa memasarkan produknya di kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Petugas akan menentukan titik-titik lokasi yang diperbolehkan untuk UMKM. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota akan mengaktifkan taman-taman sebagai lokasi UMKM berjualan.