Tiongkok-Solomon Tandatangani Kerja Sama Penegakan Hukum dan Keamanan

BEIJING - Kepulauan Solomon telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Tiongkok dalam "penegakan hukum dan masalah keamanan". Langkah yang kemungkinan akan meningkatkan kekhawatiran di antara mitra tradisional pulau Pasifik Selatan termasuk Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

AP News melaporkan, Kesepakatan yang rinciannya belum dirilis itu dimuat dalam pernyataan bersama yang diumumkan Selasa (11/7) setelah pertemuan Senin di Beijing antara Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dan Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare.

Sebagai bagian dari upaya membangun "kemitraan strategis yang komprehensif", kedua belah pihak sepakat untuk: "Meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum dan masalah keamanan.Pihak Tiongkok akan terus memberikan dukungan dan bantuan kepada Kepulauan Solomon sesuai kebutuhan dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum kepolisian Kepulauan Solomon."

Terletak 2.000 km timur laut Australia, Kepulauan Solomon telah menjadi keberhasilan terbesar Tiongkok dalam kampanye memperluas kehadirannya di Pasifik Selatan.Pemerintah Sogavare mengalihkan pengakuan resmi pada 2019 dari Taiwan ke Beijing.

Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Beijing pada 2022 yang mungkin mengizinkan pasukan militer Tiongkok di Pasifik Selatan.Namun, Sogavare menolak anggapan pemerintahnya akan memberi Beijing pijakan militer di wilayah tersebut.

Negara pulau terdekat Kiribati juga mengalihkan hubungan resminya ke Beijing pada 2019.

Tiongkok telah memberikan pelatihan polisi kepada Solomon dan menyumbangkan replika senjata dan peralatan pengendalian kerusuhan seperti kendaraan meriam air. Sebuah negara berpenduduk 700.000 orang yang terdiri dari enam pulau besar dan sekitar 900 pulau kecil, Kepulauan Solomon telah mengalami periode ketegangan etnis, di mana Australia, Selandia Baru, dan negara pulau Pasifik lainnya telah berkomitmen untuk membantu memulihkan ketertiban.

Setelah hubungan Sogavare yang menghangat dengan Beijing, AS telah berkomitmen untuk membuka kembali Kedubesnya di di ibu kota Honiara. AS serta sekutunya juga telah meningkatkan keterlibatan mereka dengan wilayah tersebut secara keseluruhan.

Biden mengadakan pertemuan puncak para pemimpin Kepulauan Pasifik pada September lalu untuk mengungkap strategi yang mencakup kerja sama dalam perubahan iklim, keamanan maritim, dan pencegahan penangkapan ikan berlebihan.

Pemerintahannya juga telah menjanjikan bantuan 810 juta dolar AS untuk negara-negara Kepulauan Pasifik selama dekade berikutnya, termasuk 130 juta dolar AS untuk mengatasi dampak perubahan iklim.