UMK Diajak Ikut dalam Pengadaan Barang Pemerintah

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengajak pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem pengadaan digital katalog elektronik (e-katalog).

"Ada pasar yang luas untuk pelaku UMK dan Koperasi dari transaksi APBN/APBD. Hari ini, kami dorong transaksinya lewat katalog elektronik. Sangat mudah, hanya dengan dua langkah (KTP dan NIB), produk Anda bisa tayang di Katalog Elektronik," kata Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dalam keterangan di Jakarta, Kamis (6/7).

Seperti dikutip dari Antara, Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, mengatakan dukungan kepada UMK dan koperasi diberikan sesuai Instruksi Presiden yang mewajibkan alokasi belanja APBN/APBD untuk produk dalam negeri (PDN) senilai 500 triliun rupiah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) pada Katalog Elektronik di 2023.

Di sisi lain, tambah Hendi, upaya tersebut dilakukan untuk mendorong PDN serta UMK dan Koperasi bisa naik kelas sehingga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pemerintah juga terus mendorong kemudahan pelaku usaha dalam negeri untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin terjadinya persaingan yang sehat. "Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD. Transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN," kata Hendi.

Kembangkan Kemitraan

Kepala LKPP juga mengajak para pelaku usaha dalam negeri untuk terus mengembangkan kemitraan usahanya dan memberikan peluang bagi UMK dan Koperasi untuk masuk pada rantai pasok utama yang tidak terbatas pada suplai bahan pendukung. Selain itu, juga mendorong K/L/PD untuk belanja PDN serta UMK dan Koperasi.

"Kemudian, bagaimana kontribusi PDN bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita beli dan berpihak pada PDN, sehingga PDN menjadi produk berkualitas dan akhirnya tidak hanya menjadi tuan rumah di Indonesia, namun dapat mendominasi ekonomi global," imbuh Hendi.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan potensi belanja produk-produk UMKM dari dalam negeri seperti belanja BUMN, belanja pemerintah, hingga belanja dari Ibu Kota Nusantara bisa mencapai 2.000 triliun rupiah per tahunnya.

"Catatan saya BUMN bisa sekitar 500 triliun rupiah untuk membeli produk UMKM. IKN bisa sekitar 400 triliun rupiah, pemerintah 500 triliun rupiah, dan usaha besar 400 triliun rupiah. Jadi, ini potensi dan kalau efektif bisa sampai 2.000 triliun rupiah. Semua ini tugas kita dan UMKM," kata Teten pada acara INABUYER B2B2G EXPO 2023 di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (5/7).

Teten mengatakan sebagian UMKM Indonesia masih memasarkan produknya secara mandiri. Ia berharap ke depan UMKM bisa masuk pasokan industri.

Sebelumnya, Hendi mengatakan LKPP mencatat jumlah produk yang tayang di e-katalog telah mencapai lebih dari lima juta produk per 19 Juni 2023.

Hingga minggu ketiga Juni 2023 jumlah produk yang tayang dalam katalog elektronik mencapai 5.034.134 produk atau melampaui target jumlah tayang produk di katalog elektronik yang ditetapkan untuk 2023 sebanyak lima juta.

"Dari jumlah produk yang ada saat ini, nilai transaksinya sudah mencapai 89 triliun rupiah. Memang masih jauh dari target, namun ini masih pertengahan tahun dan saya yakin target yang ada dapat kami capai di akhir tahun," kata Hendi.

Selain itu, Hendi mengatakan LKPP membentuk tim untuk membantu Otorita Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terkait pengadaan barang dan jasa.