Reformasi Birokrasi Tematik Akan Entaskan Kemiskinan

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik akan memberikan dampak besar pada pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Namun, implementasinya memerlukan dukungan Polri.

"Layaknya sebuah 'lidi', tentu tidak berpengaruh besar untuk membuat suatu gebrakan. Namun ketika seluruh instansi pemerintah bergabung menjadi 'sapu lidi', tentu perubahan yang dihasilkan juga semakin besar. Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi, harus ditopang oleh berbagai instansi, termasuk Polri," kata Anas, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (6/7).

Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2023, di Nusa Dua, Bali.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan dalam hal pengentasan kemiskinan, Polri dapat berperan mengawal penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi barang kebutuhan pokok secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Polri, tambah dia, juga dapat berperan dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial.

Sementara pada peningkatan investasi, Anas mengatakan Polri diharapkan bersikap responsif dalam menindak pelanggaran hukum terkait dengan dunia usaha, terutama pada kasus korupsi, pemberantasan mafia tanah, aksi premanisme, dan pungutan liar dalam berbagai proyek investasi.

"Bayangkan jika Polri tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi tersebut, tentu target-target pembangunan akan semakin jauh tidak tercapai dan tidak tepat sasaran," ujar dia.

Musrenbang Polri tahun 2023 itu mengangkat tema "Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Suksesnya Pengamanan Pemilu 2024".

Dalam kesempatan tersebut, Anas juga memberi sejumlah masukan untuk memperkuat rencana kerja Polri ke depan.

Di antaranya, dia menyarankan Polri membuat kerangka logis terkait dengan program kerja. Kerangka itu, lanjutnya, dapat memastikan pelaksanaan program Polri tepat dan berdampak bagi masyarakat.