Aceh-Rusia Jajaki Kerja Sama Ketahanan Iklim dan Energi

BANDA ACEH - Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar menjajaki kerja sama bidang ketahanan iklim hingga energi dengan Federasi Rusia tepatnya dengan Kota Kazan dan Moskow.

"Aceh memiliki hutan tropis yang indah, satwa langka, dan pantai," kata Tgk Malik Mahmud Al Haytar dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Minggu (21/5).

Hal itu dilakukan dalam kunjungan kerja ke Rusia sejak 14 hingga 24 Mei 2023, dimana Wali Nanggroe Aceh itu menjadi pembicara pada acara "Climate Resilience: Russia-OIC Countries Dialogue, Russia Islamic World Kazan Forum 2023" danround table "Rusia-Indonesia: Prospects Economic Cooperation."

Pada acara itu Wali Nanggroe Aceh menyatakan kesiapan Aceh untuk bekerja sama dengan Rusia dan negara-negara islam dunia dalam upaya ketahanan iklim dan lingkungan.

Ia menyebutAceh dengan luas wilayah lebih kurang5.888.087hektare memiliki kawasan hutan3.550.390,23 hektare atau 23 persen dari total hutan di Pulau Sumatera yang mencapai13.946.946hektare.

"Ini menunjukkan bahwa kawasan hutan Aceh memiliki tutupan hutan yang paling baik di Pulau Sumatera. Hutan Aceh juga memiliki empat spesies kunci dalam satu bentang ekosistem, serta memiliki potensi karbon yang diperkirakan Emission Reduction (ER) mencapai tiga ton per hektare," ujarnya.

Pada forum itu, lanjut dia, semua pihak yang hadirsepakat untuk menjalin kerja sama internasional dalam menghadapi perubahan iklim, dengan investasi pada proyek kesejahteraan, menciptakan teknologi baru yang memenuhi persyaratan lingkungan.

Selain itu ia jugamenandatanganiLetter of Intent (LoI) atau surat minat kerja sama akademik bidang energi dengan Kazan State Power Enginering University (KSPPEU).

Dalam agenda yakni "Rusia-Indonesia: Prospects Economic Cooperation," iamembahas soal keamanan pangan, pariwisata, dan kesehatan, sertapengembangan SDM bidang digital dan teknologi, transfer teknologi, serta pertukaran mahasiswa dan peneliti.

Dalam forum itu Wali Nanggroe Aceh menjelaskan secara detail terkait potensi Acehdan status Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Malik menegaskan Aceh adalah bagian dari Indonesia yang memiliki otonomi, maka sangat memungkinkan jika Aceh dapat melakukan bisnis dengan caranya sendiri.