Biaya LRT Jangan dari APBD Seluruhnya

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta tidak menggunakan APBD seluruhnya dalam pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai. Desakan ini datang dari Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, Kamis (11/5).

"Anggaran LRT jangan serta-merta harus 100 persen dari penyertaan modal daerah yang diambil dari APBD," tandasnya. Ismail mengatakan pembangunan LRT yang memakan biaya 4,4 triliun dianggarkan melalui APBD 2023 dan 2024. Penganggaran diberikan secara bertahap melalui penyertaan modal daerah (PMD) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini PT Jakarta Propertindo dan PT Lintas Raya Terpadu (LRT).

Menurut dia, eksekutif bisa mengandalkan beberapa alternatif untuk meringankan beban APBD. Misalnya, mengandalkan tanggung jawab sosial perusahaan (coorporate social responsibility/CSR) dan pendapatan di luar tiket LRT. Walau demikian, Ismail tetap mendukung program pembangunan LRT.

"Berdasarkan kajian memang dinilai cukup efektif dalam mengurai kemacetan. Jadi, tinggal bagaimana skema pembiayaannya dan mengoptimalkan jalur tersebut ketika sudah terwujud," kata dia. Sebelumnya, DKI Jakarta menganggarkan 916 miliar untuk pembangunan LRT.

Di pertengahan tahun, eksekutif dan legislatif sepakat untuk menambah anggaran pengerjaan sebesar 1,5 triliun melalui APBD Perubahan 2023 sebagai PMD ke PT LRT. Nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan suntikan dana sebesar dua triliun untuk pembangunan LRT. Dana tersebut akan dianggarkan dalam APBD 2024. Jika ditotal, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan LRT menjadi 4,4 triliun.