Perkuat Kolaborasi, Polda Banten Gelar Deklarasi Polisi Rukun Warga Dukung Kamtibmas

Serang - Perkuat kolaborasi. Kepolisian Daerah (Polda) Banten menggelar apel deklarasi polisi rukun warga (RW) guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Program polisi RW itu merupakan program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sehingga dapat membangun interaksi positif yang konsisten antara polisi dan masyarakat," kata Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Banten Brigjen Pol M Sabilul Alif dalam keterangan tertulis di Serang, Rabu.

Polisi RW itu nantinya hadir di tiap-tiap RW untuk melihat, mencatat, mendengar dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

Kehadiran polisi RW itu dipastikan dapat mewujudkan Kamtibmas, sehingga kehidupan warga di daerah itu damai, aman dan kondusif.

Jumlah polisi RW yang ada di wilayah hukum Polda Banten di desa dan kelurahan sebanyak 7.532 RW yang akan dipenuhi secara bertahap.

Untuk tahapan pertama yang telah terploting sebanyak 3.619 polisi RW, sedangkan sisanya akan diploting pada tahap kedua.

Dalam pelaksanaan polisi RW ini melibatkan Perwira Menengah berpangkat Kompol sebagai perwira pengendali Polisi RW.

Perwira Utama atau Pama berpangkat IPDA sampai AKP sebagai pengawas Polisi RW dan anggota yang berpangkat Briptu sampai dengan Bripka sebagai pelaksana di lapangan atau sebagai Polisi RW.

Wakapolda menjelaskan polisi RW mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ikrar yang telah dibacakan saat apel deklarasi.

Adapun isi ikrar tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab yaitu, pertama polisi RW hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan, menerima saran, masukan dan keluhan serta mencarikan solusinya.

Kedua membangun dan menggalang kemitraan serta kerja sama untuk menjaga Harkamtibmas di lingkungan RW. Ketiga, membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi dua arah secara intensif antara polisi RW dengan masyarakat dalam kemitraan yang setara guna pemeliharaan Kamtibmas.

"Dengan ikrar itu tentu polisi RW bisa mewujudkan Kamtibmas," katanya menjelaskan.

Wakapolda juga mengatakan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas pada saat pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Program polisi RW ini dibentuk untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas pada saat pra dan pelaksanaan serta pasca pemilu dengan melakukan tindakan deteksi dini yang merupakan tindakan pencegahan gangguan Kamtibmas.

Sebab, permasalahan kecil bisa menimbulkan permasalahan besar sehingga berupaya untuk menghilangkan potensi gangguan itu agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan maupun gangguan nyata.

Keberhasilan program polisi RW ini akan tercapai dengan adanya sinergitas dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Banten.

"Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat Banten dan instansi terkait demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Hukum Polda Banten," ujar Wakapolda.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al-Muktabar menjelaskan tentang tugas polisi RW harus melakukan beberapa hal diantaranya melakukan screening atau pemetaan RW di wilayah tugas masing-masing.

Selain itu juga melakukan indentifikasi setiap permasalahan di RW sebagai tempat tugasnya untuk mencari solusi terhadap persoalan yang ada, sekaligus sebagai problem solver.

Mereka polisi RW selalu berkoordinasi serta bekerja sama dengan petugas RW dan Bhabimkamtibmas setempat untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya, kata Pj Gubernur Banten.

Dalam apel deklarasi Polisi RW Polda Banten dihadiri Pj Gubernur Banten Al-Muktabar, Wakapolda Banten Brigjen M. Sabilul Alif beserta seluruh PJU Polda Banten.

Selain itu juga hadir Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Danrem 064/MY diwakili Kasrem Kolonel Inf Nurkhan, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi, dan seluruh peserta apel.