Pemprov Tingkatkan Akses Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Wondama

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Wasior, Selasa, mengatakan, bantuan rumah layak huni merupakan bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan masalah gagal tumbuh (stunting).

"Maka perlu ada upaya percepatan, termasuk menyiapkan tempat tinggal dan permukiman yang layak," kata Paulus Waterpauw.

Tahun 2022, kata dia, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat telah membangun tujuh unit rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua di Teluk Wondama.Ke depannya, pemerintah provinsi akan menambah alokasi pembangunan rumah layak huni agar dapat mengakomodasi masyarakat asli Papua.

"Tahun ini maupun tahun-tahun mendatang harus ditambah agar lebih banyak warga yang bisa terbantu," tutur Waterpauw.

"Masih sangat banyak rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat di Wondama. Kita tingkatkan sinergi dengan Pemkab Wondama supaya kuota pembangunan rumah lebih banyak untuk mengatasi stunting," kata Momot.

Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor mengakui pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan yang paling banyak diharapkan oleh masyarakat.

Setiap tahun, kata dia, pemerintah kabupaten menganggarkan pembangunan rumah layak huni permanen tipe 45 sebanyak 100 unit bagi masyarakat di Teluk Wondama dan telah dimulai semenjak tahun 2021.

"Kami di Wondama setiap tahun bangun 100 rumah tipe 45 full permanen dan lantai keramik. Sebelumnya setengah permanen dan lantai papan," ucap Mambor.