Bintang Minta Perempuan Dilibatkan dalam Rencana Pembangunan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, meminta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat agar menyusun dan melaksanakan kebijakan atau program bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan melibatkan dan mendengarkan pendapat perempuan.

"Kualitas perencanaan pembangunan harus lebih ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan, khususnya akses mereka terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, serta apakah mereka merasakan manfaat pembangunan," kata Menteri Bintang dalam Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 di Jakarta, Senin (17/4).

Hal ini, menurut dia, penting agar setiap program yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Menteri Bintang pun menilai tantangan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saat ini bukan hanya mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat, tetapi juga ketepatan program dan kebijakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat.

"Jangan sampai apa yang kita anggap baik, sebenarnya tidak. Dengan mendengarkan suara perempuan, maka pemerintah akan mampu membuat perencanaan pembangunan yang tepat kebutuhan, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat," kata Menteri PPPA.

Secara umum, menurut dia, pembangunan sudah terselenggara dengan baik dan meluas, tetapi belum berhasil menjawab masalah ketimpangan, dalam hal ini ketimpangan gender yang masih mendasari ketertinggalan perempuan dan anak.

"Perempuan bisa ikut mengontrol dan mengawasi jalannya program yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengatasi ketimpangan gender di Indonesia, sehingga mewujudkan amanat pembangunanno one left behind," kata Bintang Puspayoga. Ant/I-1