PT KAI Siap Maksimalkan Produk Dalam Negeri

BANDUNG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendukung penuh dan siap memaksimalkan produk dalam negeri untuk kegiatan operasionalnyaselama ini dan akan datang.

"Pada prinsipnya KAI mendukung penuh produksi dalam negeri. Kita melihat ada beberapa kereta KAI, seperti kereta stainless steel merupakan produk dalam negeri, termasuk juga untuk KRL commuter ini kita akan memaksimalkan produk dalam negeri," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3).

Namun, menurut Joni, hal tersebut tidak bisa cepat karena untuk membuat kereta baru membutuhkan proses sampai dengan 2-3 tahun.

Sementara kebutuhan masyarakat akan layanan mobilitas KRL commuter tidak bisa ditunda, sehingga harus ada pengganti untuk kereta KRL commuter yang akan dipensiunkan.

"Sebenarnya ketika kita bicara gerbong atau kereta itu akan dipensiunkan, hal ini terkait dengan aspek keselamatan, ada audit serta faktor keselamatan yang harus dipertimbangkan. Khusus untuk KRL yang kebutuhannya mendesak perlu dilakukan impor kereta karena ini terkait dengan kapasitas angkut mengingat kebutuhan mobilitas masyarakat yang tinggi," kata Joni.

Ketika berbicara mengenai impor kereta, tentu kalau kereta yang sebelumnya beroperasi dipensiunkan dan tidak diganti maka dapat mengurangi kapasitas angkut daripada layanan kereta tersebut.

"Oleh karena itu mengapa teman-teman KCI berkirim surat untuk meminta izin melakukan impor kereta, karena terkait dengan kapasitas angkut," ujar Joni.

Menurut Joni, KAI menginginkan mobilitas masyarakat tidak terganggu dan pelayanan tetap baik karena kita tahu kebutuhan masyarakat terhadap KRL sangat tinggi, dan KAI harus menjaga hal tersebut.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung upaya peremajaan sarana kereta rel listrik (KRL) yang sedang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) karena sarana kereta akan dipensiunkan.

Pada tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan pensiun.

Dukungan itu disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian tertanggal 19 Desember 2022.

Selain didorong oleh faktor usia sarana, Kemenhub juga mencatat kebutuhan pengadaan muncul untuk mengakomodasi pertumbuhan penumpang.