Relaksasi Pajak Bisa Menekan Inflasi

TANGERANG - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, mengatakan program relaksasi pajak yang diluncurkan Badan Pendapatan Daerah (BPD) merupakan upaya penanggulangan inflasi karena memiliki pengaruh besar. "Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, angka inflasi Kota Tangerang berada di angka 4,56 persen. Besaran inflasi ini terendah di Provinsi Banten," kata Wali Kota Arief, di Tangerang, Selasa (17/1).

Arief menjelaskan BPD Kota Tangerang telah meluncurkan program Relaksasi Pajak sebesar 70 persen untuk PBB-P2 dan 25 persen untuk BPHTB. Relaksasi ini banyak dimanfaatkan masyarakat mulai dari tanggal 16 Januari hingga 31 Maret 2023.

"Keringanan pajak ini berdampak meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Ini juga mendorong peningkatan ekonomi daerah," ujar Wali Kota.

Lebih jauh, Arief juga menambahkan Kota Tangerang mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,13 persen. "Hasil ini harus disambut baik karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menambahkn diskon 70 persen diberikan untuk SPPT-P2 sampai tahun 2014. Lalu, diskon 25 persen untuk pembayaran BPHTB Prona/PTKL/PTSL yang terutang. "Sebarkan informasi ini kepada seluruh warga," pinta Herman.

Sekda juga minta kepada seluruh OPD lingkup Pemkot Tangerang untuk bisa membuat program-program yang dirasakan langsung masyarakat Kota Tangerang. "Buat program-program yang bisa dirasakan langsung masyarakat. Berikan yang terbaik sebagai kado ulang tahun Kota Tangerang tahun ini," katanya.

Seleksi Pejabat

Sementara itu, Kabupaten Tangerang tengah memiliki program lelang atau seleksi terbuka pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pertama eselon II. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang,Moch Maesyal Rasyid, menginformasikan pembukaan seleksi dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi aparatur sipil negara (ASN).

Enam jabatan tersebut adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, serta Kepala Dinas Kesehatan.

Saat ini keenam jabatan tersebut diisi pelaksana tugas. Untuk itulah pemerintah daerah ingin menempatkan pejabat definitif agar kinerja lebih optimal. Pendaftaran dibuka 12-18 Januari 2023. Surat lamaran dan kelengkapannya diserahkan kepada panitia seleksi di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) atau melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Beberapa persyaratan, di antaranya calon harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, peserta diharuskan memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas tersebut dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun.

"Peserta juga diharuskan memenuhi syarat pernah menduduki jabatan administrator serta memiliki integritas dan moralitas yang baik," ujarnya. Sedangkan bagi pemangku Jabatan Fungsional Ahli Madya wajib memiliki sertifikat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.