Wali Kota Batu Sebut Penggeledahan KPK Cari Berkas Periode 2011-2017

Kota Batu, Jawa Timur, 08/1 (ANTARA) - Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyatakan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk mencari berkas tahun 2011-2017 terkait kasus dugaan korupsi perkara gratifikasi pada periode tersebut.

"Saya wali kota periode 2017-2022, KPK mencari dokumen dari 2011-2017, tidak ada pada saya," kata Dewanti di Kota Batu, Jawa Timur, Jumat.

Pada hari Jumat, KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan Kantor Dinas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu.

Sebelumnya, Rabu (6/1), KPK menggeledah tiga lokasi, yakni Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pariwisata, dan Dinas Pendidikan Kota Batu.

Pada hari Kamis (7/1), KPK menggeledah tiga kantor dinas, yakni Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanggulangan Kebakaran, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batu.

Secara keseluruhan, ada tujuh OPD dan ruangan Wali Kota Batu yang digeledah KPK hingga Jumat (8/1). Pada awalnya, Dewanti tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK di lingkungan Pemerintah Kota Batu sejak Rabu (6/1) tersebut.

Menurut Dewanti, sesuai dengan prosedur, KPK tidak memerlukan surat pemberitahuan. "Saya tidak tahu karena tidak ada surat pemberitahuan, ternyata memang SOP-nya demikian. Kemudian KPK menyampaikan bahwa kegiatan itu untuk mencari data-data. Saya persilakan karena kami harus melayani tamu dengan baik," kata Dewanti.

Dewanti mengatakan bahwa penggeledahan di tujuh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu tidak mengganggu aktivitas pelayanan pada dinas terkait. Para aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sudah memiliki tupoksi masing-masing.

"Setiap dinas memiliki tupoksi masing-masing, kami menganggap tamu. Operasional tetap bisa dilaksanakan, tidak ada masalah," ujar Dewanti. Ant/N-3