2019, Kemnaker Genjot Pelatihan Vokasi

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai tahun depan akan menggenjot pelatihan vokasi. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada tahun terakhir periode pertama pemerintahannya.

"Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Khairul Anwar, Jumat, (28/12).

Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Menaker, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser pada persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja. Di sinilah pentingnya investasi SDM. "Sumber daya alam akan habis dieksploitasi, serta melahirkan problem lingkungan. Tidak demikian dengan investasi SDM yang tidak terbatas dan terus dinamis," katanya.

Dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia dihadapkan pada SDM angkatan kerja yang 58,76 persen adalah lulusan SD-SMP, serta problem mismatch mencapai 63 persen. Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM agar skill dan kompetensi angkatan Indonesia mampu bersaing. "Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi," ujar Menaker.

Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur serta sertifikasi uji kompetensi. Masifikasi pelatihan di BLK dengan memberikan triple skilling: skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru.

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas.

Bonus Demografi

Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar, menambahkan, prioritas pembangunan SDM juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia, yang puncaknya terjadi 2025-2030, di mana 70 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif.

Hasil riset McKinsey Global Institute yang menyebutkan, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun, capaian itu mensyaratkan penduduk usia produktif memiliki skill dan kompetensi. ang/E-3