140 Narapidana Asimilasi Ditangkap Polisi

Kemenkumham sedang menggalakkan program asimilasi dan integrasi yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho pada Minggu (5/4) mengatakan, Permenkumham No 10/2020 adalah peraturan yang memuat Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Napi dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19. Karena, katanya, tidak bisa dipungkiri bahwa Napi dan anak menjadi bagian kelompok rentan tertular Covid-19, walaupun jajaran Pemasyarakatan telah menerapkan langkah-langkah pencegahan.

"Kondisi ini semakin dipicu permasalahan overcrowding (kelebihan kapasitas) yang terjadi hampir di seluruh Lapas dan Rutan seluruh Indonesia," jelas Nugroho.

Nugroho menambahkan Napi dan Anak yang diberikan asimilasi dan integrasi adalah mereka yang tidak terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Mereka juga sudah melaui penilaian perilaku yang ketat dan telah mengikuti program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani pidana.

ola/Ant/N-3