12 TPS di Bekasi Rawan Konflik

Kota Tangerang akan menjadi sasaran electoral studies atau pengamatan dan pembelajaran bagi 40 negara internasional

BEKASI - Sebanyak 19 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masuk kategori TPS rawan pada Pilgub Jawa Barat 2018 berdasarkan hasil pemetaan Kepolisian Resor Metro Bekasi Kabupaten.

"Kategori rawan di sini yakni rawan gesekan politik, bencana dan daerah terpencil, serta keamanan," kata Kapolres Metro Bekasi Kabupaten Kombes Candra Sukma Kumara di Cikarang, Selasa (26/6)

Candra menjelaskan dari total 19 TPS rawan, 12 TPS masuk kategori rawan gesekan politik di antaranya TPS 5 dan 7 di Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin, TPS 6 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara, dan TPS 11 di Desa Karangsetia Kecamatan Tambun Utara "Rawan terjadi potensi gesekan Ormas dengan warga sipil biasa," katanya.

Kemudian TPS 41 di Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan, TPS 44 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan, serta TPS 39, 40, 41, 42, 43, dan 45 di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan.

Candra melanjutkan lima TPS lainnya masuk kategori rawan bencana banjir dan daerah terpencil yakni TPS 10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi, TPS 8, 9, 10 Desa Pantaibahagia Kecamatan Muaragembong, dan TPS 16 di Desa Samuderajaya Kecamatan Tarumajaya. Dua TPS lainnya masuk kategori rawan keamanan yakni TPS khusus di Rutan Restro Bekasi di Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara dan Lapas Cikarang Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat.

"12 TPS rawan gesekan politik serta 5 TPS rawan bencana banjir dan daerah terpencil masuk kategori TPS Rawan 1, sedangkan 2 TPS rawan keamanan masuk kategori TPS Rawan 2," katanya.

Perbedaannya terletak pada komposisi jumlah personel yang diturunkan yakni dua personel kepolisian menjaga dua TPS dengan bantuan empat personel Linmas di 17 TPS Rawan 1, sedangkan dua TPS kategori Rawan 2 akan dijaga empat polisi dan empat Linmas.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pengenalan TPS dengan mengidentifikasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), RT, RW, serta Tokoh Masyarakat setempat sebagai upaya pencegahan bilamana nanti saat pelaksanaan terjadi kerawanan "Apabila terjadi hal-hal konflik kita tahu akan menghubungi siapa," katanya.

Sorotan Dunia

Sementara itu, pelaksanaan pilkada Kota Tangerang akan didatangi oleh 40 delegasi negara untuk mempelajari dan memantau pemilihan.

Menurut Kepala KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane, Kota Tangerang akan menjadi sasaran electoral studies atau pengamatan dan pembelajaran bagi 40 negara internasional "Iya betul ada 40 negara, jadi nantinya saat pemungutan suara, Kota Tangerang akan dipantau dan diamati atau sebagai electoral studies bagi 40 negara yang tergabung dalam tim pemantau pilkada serentak," jelas Sanusi

Nantinya ke-40 warga negara itu akan memantau 12 TPS yang tersebar di tiga Kecamatan di Kota Tangerang "Sekitar ada 12 TPS yang akan dipantau, di Kecamatan Pinang, Tangerang, dan Neglasari," sambung dia

Ketiga kecamatan tersebut juga dipilih lantaran rutenya yang memang sesuai dari kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta "Rutenya memang yang sengaja didekatkan dengan rute kedatangan dari Bandara Soekarno-Hatta, di sana juga dekat dengan destinasi wisata," ujar Sanusi

Surat suara, ujar Sanusi, sudah mulai disebar ke lokasi pemungutan suara mulai hari ini untuk persiapan esok hari. "Hari ini sudah kita mulai geser ke seluruh TPS yang berju.lah 3.091 tempat di seluruh Kota Tangerang. Dan untuk surat suara sesuai jumlah pemilih sejumlah 1.027.522 ditambah 2,5 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan, pihaknya akan menerjunkan 1.669 personel gabungan untuk kesiapan pengamanan Pilkada Kota Tangerang.

"Total keseluruhannya 1.669 personel, itu sudah di back-up dari dua SSK Polda Metro Jaya Brimob dan Sabhara," ujar Harry di halaman Mapolrestro Tangerang Kota.

Ia menambahkan, ribuan personel gabungan tersebut akan mengamankan sekira tiga ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar diseluruh Kota dan Kabulaten Tangerang yang menjadi wilayah hukumnya.

emh/Ant/P-5