12 "Tower" Hunian ASN di IKN Bisa Ditempati Agustus

JAKARTA - Sebanyak 12 tower rumah susun (rusun) hunian ASN, Polri, dan BIN, serta Paspampres di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan sudah bisa ditempati dan beroperasi pada Agustus 2024. Hunian ASN, Polri, BIN, dan Paspampres di IKN ini totalnya sebanyak 47 tower dan sekarang yang sudah topping off 14 tower.

"Nanti pada Agustus, Insya Allah sebanyak 12 tower rusun tersebut sudah bisa beroperasi," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, di Jakarta, Kamis (6/6).

Seperti dikutip dari Antara, Kementerian PUPR mengungkapkan progres hunian Polri dan BIN di IKN mencapai 58 persen, Hunian ASN dengan progres 53 persen, dan Hunian Paspampres progres 48 persen, sedangkan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN progresnya mencapai 91 persen.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR dalam hal ini bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN, sedangkan Otorita IKN nantinya mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan rusun hunian pegawai pemerintahan kawasan inti IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rusun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN, semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi.

Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Tiga Kriteria

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Basuki mengungkapkan dukungan infrastruktur IKN pada tahun ini per 30 Mei sebesar 37,41 triliun rupiah. Adapun rincian dukungan infrastruktur IKN sebesar 37,41 triliun rupiah itu antara lain untuk Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar 1,57 triliun rupiah yakni pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A Lanjutan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP dengan progres 100 persen dan pembangunan embung KIPP dengan progres 96 persen.

Kemudian, untuk Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar 17,56 triliun rupiah, antara lain untuk pembangunan Jalan Tol IKN 5A dengan progres 85 persen, Tol IKN 3B progres 83 persen, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II progres 74 persen.

Lalu, Jalan Akses Bandara VVIP progres 18 persen, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat progres 14 persen dan sisi Timur progres 10 persen, serta Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN dengan progres 73 persen.

Infrastruktur Permukiman sebesar 11,42 triliun rupiah, antara lain pembangunan Instalasi Pengolahan Air atau IPA dengan progres 65 persen dan ditargetkan pada Juli sudah bisa berfungsi di IKN.

Kemudian, Jaringan Perpipaan Transmisi SPAM Sepaku Paket 2 dengan progres 95 persen, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara progres 69 persen, dan Kantor Kementerian Koordinator progres 64 persen.

"Semua ini kami harapkan bisa berfungsi pada Juli tahun ini," kata Basuki.

Adapun dukungan untuk Infrastruktur Perumahan di IKN sebesar 6,86 triliun rupiah. Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga menyatakan apartemen hunian ASN di IKN sudah bisa dihuni pada September 2024.

"Setelah upacara HUT Kemerdekaan RI Agustus, mungkin pada akhir Agustus atau awal September 2024, apartemen tersebut sudah bisa dihuni ASN," ujar Danis.