Trump Larang Investor AS Tanam Modal di Perusahaan Tiongkok

» Tiongkok dituding gunakan modal investasi AS untuk danai militer dan intelijen termasuk pengembangan senjata pemusnah massal.

» Hingga seminggu setelah hasil pemilihan AS keluar, Beijing belum memberi selamat kepada Joe Biden.

JAKARTA – Presiden Amerika Seri­kat (AS), Donald Trump, pada Kamis (12/11) waktu setempat, kembali me­nandatangani perintah yang melarang investor dari negaranya berinvestasi di perusahaan Tiongkok, yang menjadi pemasok atau mendukung pihak militer dan keamanan Tiongkok.

Dalam perintah yang memuat daftar 31 perusahaan yang dilarang itu me­nyebutkan, Tiongkok menggunakan modal investasi AS untuk meningkat­kan eksploitasi dalam mendanai dinas militer dan intelijen, termasuk pengem­bangan dan penyebaran senjata pemus­nah massal.

Hubungan AS-Tiongkok memburuk tajam selama kepresidenan Trump, dan kebijakan terbaru itu adalah bagian dari serangkaian perintah eksekutif dan tin­dakan regulasi yang menyasar ekspansi ekonomi dan militer Tiongkok. Di ba­wah panji “America First”-nya, Trump telah menggambarkan Tiongkok se­bagai ancaman terbesar bagi AS dan demokrasi global, melakukan perang dagang dengan mencela perusahaan teknologi Tiongkok, dan menyalahkan Beijing atas penyebaran virus korona ke seluruh dunia.

Perintah itu juga melarang perusa­haan dan individu AS yang memiliki saham di salah satu perusahaan yang terdaftar, yang mencakup perusahaan telekomunikasi, konstruksi, dan tekno­logi besar, seperti China Mobile, China Telecom, perusahaan pengawasan video Hikvision, dan China Railway Construc­tion Corp. Mulai saat ini, para investor itu diberi waktu setahun untuk melaku­kan divestasi pada perusahaan-perusa­haan yang terkait dengan Beijing.

Berita tentang perintah yang akan mulai berlaku pada 11 Januari 2021 itu, pada Jumat menggema di pasar saham di Hong Kong. Saham China Telecom, perusahaan milik negara turun lebih dari 9 persen, China Mobile turun 6 per­sen, dan China Railway Construction Corp kehilangan lebih dari 5 persen.

Modal Pasif

Penasihat Keamanan Nasional AS, Robert O’Brien, mengatakan perintah itu akan mencegah orang AS tanpa sa­dar memberikan modal pasif kepada perusahaan Tiongkok, yang terdaftar di bursa di seluruh dunia, yang mendu­kung peningkatan kegiatan militer dan intelijen Beijing.

“Perusahaan yang masuk dalam daf­tar itu secara rutin menargetkan warga dan bisnis, AS melalui operasi dunia maya, seperti ekonomi dan militernya,” kata O’Brien.

Dia juga mengecam Beijing atas pemecatan empat anggota parlemen dari kubu pro-demokrasi di Hong Kong minggu ini. “Daun ara yang menutupi cengkeraman Tiongkok yang semakin otoriter di pusat keuangan,” ujarnya merujuk Hong Kong.

Sejak media menyerukan hasil pe­milihan presiden enam hari yang lalu, Trump belum menyerah kepada Pre­siden terpilih, Joe Biden, seperti yang biasa terjadi setelah nama pemenang diumumkan.

Dengan kasus Covid-19 yang me­mecahkan rekor di seluruh AS, dan ne­gara-negara bagian memberlakukan pembatasan baru dalam upaya untuk menahannya, Trump tampaknya memi­liki semua kecuali menangguhkan tugas-tugas kepresidenan normal, membuat langkah kebijakan terakhirnya di Tiong­kok semakin tidak dapat diprediksi.

Terlepas dari sikap keras pemerin­tah terhadap Tiongkok, para pengamat memperkirakan Biden akan memper­barui kepemimpinan AS di bidang hak asasi manusia, dan akan lebih ketat me­nekan Beijing dalam perdagangan dan keamanan daripada Trump.

Dalam kampanyenya, mantan Wakil Presiden AS itu secara terang-terang­an mengungkap catatan hak asasi Bei­jing dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, lewat ancaman retorika bahwa ia akan meningkatkan tekanan begitu masuk ke Gedung Putih pada Januari.

“Ini adalah orang yang tidak memi­liki demokrasi, dengan ‘d bone’ kecil di tubuhnya. Dia adalah pria yang ke­jam,” katanya dalam debat utama Partai Demokrat pada Februari lalu.

n SB/AFP/E-9