Realisasi PMN ke BUMN Sangat Rendah | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 5 2020
No Comments
Pengelolaan Anggaran

Realisasi PMN ke BUMN Sangat Rendah

Realisasi PMN ke BUMN Sangat Rendah

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Realisasi Pe­nyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Ne­gara (BUMN) sampai saat ini masih rendah, baru menyen­tuh 37,6 persen atau 16,95 tri­liun rupiah dari total anggar­an sebesar 45,05 triliun rupiah. Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan tahun ini, pemerin­tah berkomitmen untuk men­dorong penyerapan keselu­ruhan anggaran PMN.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan (DJKN Kemenkeu), Isa Rach­matarwata mengungkapkan lambanya realisasi pencairan PMN akibat terkendala proses legislasi. Dia menjelaskan da­lam setiap pencairan PMN ke­pada BUMN dan lembaga pe­nerima terdapat proses legis­lasi yang harus dilewati seperti dibutuhkannya membuat PP yang tidak mudah dan telah terstandar.

Meski demikian, dia meya­kini PMN akan terserap sepe­nuhnya tahun ini.

“Proses diskusi pada dasar­nya untuk evaluasi sudah se­lesai, tapi proses legislasi da­lam Peraturan Pemerintah (PP) masih berlangsung. Mu­dah-mudahan kami bisa me­nyelesaikannya sebelum akhir Desember dan bisa direalisasi­kan,” ujar Isa dalam konfren­si pers virtual di Jakarta, Jum­at (20/11).

Dalam proses menghar­monisasikan legislasi tersebut pihaknya juga perlu melaku­kan rapat panitia antara Ke­menterian/ Lembaga (K/L) di Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat Negara.

“Itu menunjukkan proses administratifnya hati-hati dan tata kelola baik,” ujarnya.

Rincian Penyerapan

Seperti diketahui, pemerin­tah mengalokasikan dana PMN sebesar 45,05 triliun rupiah ke­pada BUMN dan lembaga de­ngan rincian alokasi awal pa­da APBN 2020 sebesar 16,95 triliun rupiah, dalam rang­ka Pemulihan Ekonomi Nasio­nal (PEN) sebesar 24,07 triliun rupiah, dan bersifat nontunai 4,03 triliun rupiah.

Isa mengatakan untuk PMN yang belum dicairkan sebenar­nya proses diskusi untuk evalu­asi telah selesai, namun proses legislasi PP hingga kini masih berlangsung sehingga diusaha­kan akan direalisasikan sebe­lum akhir Desember 2020. uyo/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment