Perlu “Political Will” Menagih Piutang BLBI | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 27 2021
No Comments
Keuangan Negara I Belanja di Kementerian/Lembaga Harus Lebih Diefisienkan

Perlu “Political Will” Menagih Piutang BLBI

Perlu “Political Will” Menagih Piutang BLBI

Foto : Sumber: Kementerian Keuangan – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

» Belum pernah ada pembahasan antara Presiden dan DPR untuk menghapusbukukan piutang BLBI, sehingga wajib ditagih menurut UU Perbendaharaan Negara.

» Pemerintah seharusnya mulai mengurangi kebergantungan pembiayaan defisit anggaran dari penarikan utang baru.

 

JAKARTA – Di tengah membeng­kaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat tu­runnya penerimaan pajak dan me­ningkatnya pembiayaan, pemerintah malah tetap memilih menarik utang baru untuk pembiayaan.

Padahal, pemerintah sebenarnya pu­nya piutang negara yang wajib ditagih, yaitu Bantuan Likuiditas Bank Indone­sia (BLBI) yang diterima beberapa kong­lomerat saat krisis 1998 lalu dan kini mereka sudah kaya raya, namun meng­abaikan tunggakannya kepada negara.

Kewajiban negara menagih piutang juga ditegaskan dalam UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega­ra pada Bab V Pengelolan Piutang dan Utang Negara, tepatnya Pasal 37. Pasal tersebut menyebutkan penghapus bu­kuan piutang negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk nilai piutang sampai dengan 10 miliar rupiah. Se­dangkan nilai lebih dari 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah oleh Presiden dan lebih dari 100 miliar rupiah peng­hapusannya oleh Presiden, tetapi harus mendapat persetujuan DPR.

Sementara likuiditas talangan yang diterima para obligor nilainya triliunan rupiah dan belum pernah ada pemba­hasan untuk menghapus antara Presi­den dan DPR, sehingga wajib ditagih.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengatakan perlunya political will (kemauan politik) peme­rintah sebagai kunci menuntaskan hak tagih utang BLBI.

“Pemerintah seharusnya mulai me­ngurangi kebergantungan pembiayaan defisit anggaran dengan menarik utang baru karena dampaknya akan membe­bani fiskal dalam jangka menengah dan panjang,” kata Misbah, di Jakarta, Ming­gu (10/1).

Kalau melihat sikap pemerintah, Misbah menyatakan sangat sulit berha­rap ada upaya penagihan karena aparat penegak hukum pun sepertinya kurang memberi perhatian pada kasus BLBI pa­dahal nilainya sangat fantastis. Selain itu, akibat dari pemberian dana talang­an BLBI, pemerintah saat itu mener­bitkan surat utang rekapitalisasi (rekap bonds) yang kini bunga berbunga dan terus membebani anggaran.

“Dukungan dari aparat penegak hu­kum juga penting dan berpengaruh dalam kelancaran penagihan piutang itu. Dari periode ke periode di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti­nya tidak ada kemauan untuk mengusut kasus BLBI lebih jauh. Mungkin karena menyangkut power yang lebih besar,” kata Misbah.

Peneliti Seknas Fitra lainnya, Badiul Hadi, mengatakan pemerintah harus serius dan jangan setengah hati mena­gih piutang BLBI ke beberapa konglo­merat yang kini seolah sulit disentuh.

Pemerintah, jelasnya, harus fokus menarik piutang tersebut untuk mem­biayai defisit anggaran, ketimbang me­narik utang baru lagi.

Dalam APBN 2021, defisit masih di­targetkan sebesar 971,2 triliun rupiah atau 5,50 persen dari Produk Domes­tik Bruto (PDB). Kondisi tersebut tidak berbeda dengan APBN 2020 menurut Perpres 72/2020 di mana realisasi defi­sit APBN mencapai 956,3 triliun rupiah atau 6,09 persen terhadap PDB. Sedang­kan jumlah pembiayaan atau penarikan utang baru pada tahun lalu mencapai 1.226,8 triliun rupiah.

“Seharusnya optimalisasi pendapat­an dan efisiensi belanja dilakukan terle­bih dahulu sebelum memilih opsi defi­sit,” tegas Badiul.

Harus Kompak

Secara terpisah, Peneliti Ekonomi dari Centre for Strategic and Interna­tional Studies (CSIS), Fajar B Irawan, mengatakan penagihan piutang negara BLBI sangat tepat untuk menutup defisit dalam jangka panjang.

Agar bisa terlaksana dengan baik, Fa­jar mengimbau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) harus kompak. “Selama ini kan terke­san kurang kompak kolaborasi di an­tara keduanya. Jadi, optimalisasi kedua lembaga tersebut sangat sentral dalam hal penagihan ini. Karena memang ra­nahnya mereka,” kata Fajar.

Selain kemauan dari Menteri Ke­uangan selaku bendahara negara, Fajar juga memandang penting melibatkan KPK yang memproses dari ranah hukum.

n ers/E-9

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment