Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 5 2020
No Comments
Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi

Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

Foto : ISTIMEWA
Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi
A   A   A   Pengaturan Font
Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dinilai sangat strategis, baik dalam hal untuk kemajuan ekonomi maupun penjagaan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

 

Setelah resmi mengemban amanah sebagai Dubes RI untuk AS, Lutfi berkomit­men untuk meningkat­kan hubungan kedua negara dan berharap besar produk-produk Indonesia semakin bersaing di pa­sar AS. Lantas langkah-langkah dan strategi apa saja untuk mencapai hal tersebut.

Berikut petikan wawancara wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, kepada Muhammad Lutfi secara daring dalam beberapa kesempatan.

Apa prioritas Anda setelah dilantik September lalu?

Saya tentu mengajak mitra saya di AS untuk bekerja sama, mening­katkan kolaborasi kedua negara. RI dan AS harus menjadi sahabat dekat lama yang baru.

Terlepas dari naik dan turunnya hubungan kedua negara, tetapi saya optimistis ini adalah awal jalan ke depan yang lebih baik karena kita memiliki banyak kesamaan dalam hal prinsip dan nilai, di antaranya demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Seberapa penting kerja sama kita dengan AS?

Sangat strategis karena RI dan AS saat ini berada dalam situasi yang saling membutuhkan teruta­ma dalam hal pemajuan ekonomi dan penjagaan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Saat ini, RI tengah berupaya keras untuk menghin­dari middle-income trap dengan terus menjaga iklim investasi yang baik serta meningkatkan kinerja ekspor-impor dan kualitas sumber daya manusia. Tentu dalam hal ini, AS adalah mitra strategis Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut melalui investasi, inovasi, sumber daya manusia, dan teknologi.

Apa bentuk kerja sama secara konkret dalam waktu dekat ini?

Pemerintah Indonesia dan AS telah menandatangani nota ke­sepahaman atau MoU mengenai pendanaan infrastruktur dan per­dagangan senilai 750 juta dollar AS.

Nota kesepahaman ditanda­tangani oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia, saya sekalu wakil pe­merintah Indonesia, dan Presiden EXIM Bank AS Kimberly Reed, yang disaksikan oleh Menteri Koordina­tor bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Indonesia, Luhut Pandjaitan.

MoU tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi khususnya di bidang pendanaan pembangunan investasi dan per­dagangan dengan nilai mencapai 750 juta dollar AS.

Angka ini merupakan peningkat­an dari nilai kesepakatan sebelum­nya sebesar 500 juta dollar AS pada tahun 2017–2018.

Apa harapan dari adanya kerja sama ini?

Hubungan bilateral RI-AS dida­sarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara, memajukan demokrasi, dan stabilitas kawasan. MoU ini akan semakin memperkuat kemitraan ekonomi RI-AS dalam upaya memperluas bidang kerja sama investasi serta pengadaan ba­rang dan jasa. Hal itu menunjukkan posisi Indonesia yang penting bagi pemerintah AS.

MoU akan memperluas peluang bagi RI dan AS untuk bekerja sama dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemerintah, juga akan mendorong peluang pengembangan usaha, antara lain di sektor infrastruktur, transportasi, energi, infrastruktur rantai pasokan pertambangan, lingkungan hidup, teknologi komunikasi dan infor­masi, keselamatan dan keamanan, layanan kesehatan, dan informasi geospasial.

Bagaimana dengan stabilitas politik dan keamanan?

Pasti juga ada hubungan dengan itu. Dalam konteks penjagaan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia merupakan pemain kunci bagi AS. Melihat rekam jejak kita di kawasan Indo-Pasifik, bisa dikatakan AS bisa mengandalkan dan bekerja sama erat dengan Indonesia untuk terus menjaga kawasan Indo-Pasifik agar tetap inklusif, terbuka dan transparan.

Apa prioritas Anda di sektor perdagangan?

Dari sisi perdagangan, saya memastikan RI mendapat perpan­jangan preferensi tarif Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat (AS). Ini merupa­kan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS.

Hal lainnya, memulai pem­bicaraan untuk negosiasi terkait perjanjian dagang berbas terbatas atau limited trade deal dengan AS. Ini terkait barang barang di AS yang pajaknya kurang dari 5 persen bisa dinol persenkan tanpa melalui kongres. Saya ingin pastikan pro­duk-produk kita bersaing di pasar AS.

Salah satu prioritas Anda telah tercapai yakni soal perpanjangan preferensi tarif Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. Bagaimana respons Anda?

Keputusan pemerintah AS untuk memperpanjang preferensi tarif GSP kepada RI pada tanggal 30 Oktober lalu tentu membawa opti­misme baru bagi peningkatan kerja sama bisnis yang lebih erat antara kedua negara.

Di samping diproyeksikan akan menggenjot arus perdagangan dua arah, sektor lain yang akan ter­dampak positif adalah kerja sama di bidang investasi. Ini buah dari negosiasi kita selama 2,5 tahun.

Foto : ISTIMEWA

Apa pentingnya perpanjangan GSP ini bagi RI?

Fasilitas GSP sangat penting dalam membantu agar produk-pro­duk ekspor unggulan Indonesia dapat terus kompetitif di pasar AS yang memang dikenal memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Apa­lagi selama ini AS merupakan pasar ekspor nonmigas terbesar kedua di dunia bagi Indonesia.

Tahun 2019 lalu, ekspor Indo­nesia dengan fasilitas GSP, nilainya mencapai 2.61 miliar dollar AS atau setara dengan 13,1 persen dari ke­seluruhan ekspor Indonesia ke AS yang berjumlah 20,1 miliar dollar AS. Sementara untuk periode Janu­ari–Agustus 2020, nilainya berjum­lah 1,87 miliar dollar AS atau naik 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di saat terjadinya disrupsi per­dagangan dunia akibat pandemi Covid-19, adanya keringanan bea masuk hingga nol persen di pasar AS, jelas membawa angin segar bagi eksportir di Tanah Air. GSP menjadi insentif yang tepat bagi produk-produk primadona Indo­nesia, termasuk sektor UKM, untuk bersaing di pasar AS.

Kemudian, perpanjangan fasili­tas GSP bagi Indonesia tak mengu­rangi jumlah produk seperti sebe­lumnya. Pemanfaatan GSP akan difokuskan kepada produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tiga produk unggulan Indonesia dalam GSP adalah perhiasan, travel goods, dan furnitur.

Apa alasan diperpanjangnya GSP ini?

Tentu saja perpanjangan GSP ini tidak terlepas dari hubungan bilate­ral yang dijalin dengan sangat baik antara Indonesia dan AS, termasuk di tingkat pemimpin kedua negara. Terlebih lagi RI dan AS sama-sama negara demokrasi. Itulah alasannya perpanjangan ini tidak diberikan pada negara yang menganut sistem di luar demokrasi.

Setelah mendapatkan GSP ini, apa langkah selanjutnya?

Usai mendapatkan perpan­jangan GSP, langkah yang segera kita lakukan adalah menyusun road plan dengan memfokuskan pada skema 5+7+5, yakni: lima produk utama (apparel, produk karet, alas kaki, elektronik, dan furnitur), tujuh produk potensial (produk kayu, travel goods, produk kimia lain­nya, perhiasan, mainan, rambut artifisial dan produk kertas), dan lima produk strategis (produk mesin, produk plastik, suku cadang otomotif, alat optik dan medis, dan produk kimia organik).

Selama ini, dari 3.572 pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP, tercatat baru 729 pos tarif atau praktis hanya sebesar 20,4 persen yang menggunakan tarif nol persen ke pasar AS. Sisanya, hampir 80 persen belum dimaanfaatkan.

Apa yang akan dilakukan oleh KBRI Washington DC?

KBRI Washington DC bersama dengan kementerian terkait di Tanah Air dan juga Kadin, khu­susnya KIKAS (Kadin Indonesia Komite AS), akan segera melakukan program sosialisasi yang intensif kepada eksportir Indonesia agar mereka dapat mengoptimalkan preferensi tarif ini.

Pos-pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP, banyak yang dipro­duksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, seperti mebel, perhiasan perak, hand bag, pintu kayu, dan sebagainya.

Apa yang bisa Anda bayangkan dengan perpanjangan GSP ini?

Saya memproyeksikan dinaikkannya status GSP menjadi Limited Trade Deal (LTD) agar volume perdagangan dua arah Indonesia dan AS dapat meningkat dua kali lipat hingga 60 miliar dollar AS pada tahun 2024. Sebagai dua perekonomian besar, kerja sama perdagangan dan investasi harus dilipatgandakan. LTD menjadi solusinya.

LTD juga diproyeksikan dapat mengoptimalkan potensi kerja sama di luar perdagangan barang, khususnya digital trade, energi dan infrastruktur, serta peningkatan arus investasi. Meningkatnya arus perdagangan dua arah merupakan pintu masuk bagi perluasan kerja sama investasi.

Itu angka yang besar. Apa alas­an Anda memproyeksikan angka seperti itu?

Selain merupakan perekono­mian terbesar di dunia, pasar AS selama ini dikenal sangat men­janjikan karena besarnya populasi yang mencapai 331 juta orang dan memiliki daya beli sangat tinggi, yang mana pendapatan per kapita masyarakatnya tahun 2019 lalu le­bih dari 900 juta per tahunnya.

Pada tahun yang sama, kon­sumsi rumah tangga per tahun masyarakat AS juga mencapai 16 triliun dollar AS atau setara dengan sepertiga konsumsi rumah tangga dunia.

Saat ini pun, ekspor Indonesia yang memanfaatkan GSP telah me­ningkat dibandingkan tahun 2019 lalu. Pada periode Januari–Agustus tahun 2020 nilai ekspor produk GSP sebesar 1,87 miliar dollar AS atau naik 10,6 persen dari periode yang sama sebelumnya.

Tentu tidak ada “makan siang gratis”, keringanan apa yang RI berikan untuk AS?

Untuk pengiriman hortikulutra misalnya, pasar hortikultura kita telah terbuka baik untuk AS mau negara lainnya. Hanya saja pemerintah AS menyoroti penggunaan tahun Indonesia yang membuat AS kesulitan memasok buah pada akbir tahun untuk masuk dalam pasar tahun baru Imlek di Indonesia.

Oleh karena itu, kemudahan tersebut diperlukan untuk produk AS dapat bersaing di Indonesia. Memastikan birokrasi impor tidak merusak barang AS bersaing di Indonesia. Jarak geografis mem­buat waktu ekspor di AS menjadi catatan.

Apa ini tidak mengganggu produk hortikultura kita di dalam negeri?

Impor hortikultura dari AS tak akan menekan produk dalam ne­geri. Secara nilai pun Indonesia masih diuntungkan dari per­dagangan tersebut. Pasalnya, nilai ekspor produk hortikultura AS ke Indonesia diperkirakan hanya se­besar 100 juta dollar AS dibanding­kan dengan total nilai perdagangan yang mencapai 29 miliar dollar AS.

Selain impor hortikultura, apa hal lainnya yang menjadi perhati­an AS?

Persoalan asuransi dan reasu­ransi juga menjadi perhatian AS. Sebelumnya, reasuransi diwajib­kan untuk dilakukan di Indonesia. Namun, Indonesia telah sepakat memperbolehkan reasuransi di luar Indonesia.

Baru-baru ini, Menteri Perta­hanan, Prabowo Subianto, ke AS untuk rencana pembelian alut­sista F-35 khususnya. Bagaimana perkembangannya?

Tentu kita juga mengapresi­asi atas kunjungan ini. Artinya, hubungan RI-AS semakin bagus. Terkait rencana pembelian F-35. Ini adalah pesawat generasi ke-5 buatan Lockheed Martin dan me­rupakan generasi terbaru dari jet tempur seri F.

Namun, RI perlu memiliki seri 4 dan 4,5 terlebih dahulu sebelum dapat membeli jet tempur tersebut dari AS. Jadi, ada platform-platform yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan F-35 ini. Kita harus mempunyai generasi ke-4 dan generasi 4,5-nya kita harus mem­punyai pesawat tempur F-16 blok C 72 ini adalah pesawat tempur termutakhir sebelum kita menda­pat F-35

AS akan menawarkan bebe­rapa seri F-16 kepada Indonesia dalam waktu dekat. RI juga akan ditawarkan pesawat tempur lain yang setara dengan seri F generasi keempat. F-35 itu waiting line atau waiting time sudah sembilan tahun. Jadi, kalau kita nunggu sembilan tahun ini keburu kedaluwarsa. Jadi, kita masih mendapatkan pesawat di tengah dan sekarang AS akan memberikan Indonesia beberapa terobosan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Artinya, dia (AS) akan memberi pesawat tempur ter­baik tanpa reservasi.

Kita sebenarnya memiliki F-16. Namun yang dimiliki Indonesia me­rupakan seri lama dan tidak kom­patibel dengan seri D-16 terbaru. F-16 kita ini versi AB ini tua sekali, kalau nggak salah tahun 90-an. Nah, ini mesti diperbaiki untuk se­karang kita lagi meremajakan untuk menjadi CD yang mereka tawarkan kepada kita itu F-16 block 32.

Apa hal lainnya yang AS siap­kan untuk RI?

Ada dana lima miliar dollar AS yang disiapkan AS. Dana tersebut ditujukan untuk kepentingan di Indonesia. Salah satunya adalah skema investasi baru yang disiap­kan pemerintah Indonesia yakni Sovereign Wealth Fund (SWF). SWF adalah skema yang mengumpulkan investasi dari berbagai pihak. Nan­tinya, investasi yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan proyek.

Bagaimana tanggapan Anda terkait hasil Pilpres AS. Tentu dalam prinsip hubungan bilateral (dua negara), tidak elok bagi kita untuk mengomentari Pilpres di ne­gara mitra. Karena sangat sensitif.

Intinya, siapa pun yang menang, baik Trump ataupun Biden saya tetap fokus pada prioritas-prioritas saya meningkatkan dan memper­erat hubungan RI-AS. S-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment