Pembelian Listrik dari Malaysia Bukti Kemandirian Energi Terganggu | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 19 2021
No Comments
Kebutuhan Energi

Pembelian Listrik dari Malaysia Bukti Kemandirian Energi Terganggu

Pembelian Listrik dari Malaysia Bukti Kemandirian Energi Terganggu

Foto : Foto: Istimewa
RIDA MULYANA - Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pembelian atau impor listrik dari Malaysia guna memenuhi kebutuhan wilayah perbatasan di Kali­mantan Barat sebagai bukti pemerintah, khususnya Ke­menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), be­lum mampu mewujudkan kemandirian energi.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, dalam keterangan kepada wartawan secara daring di Jakarta, Rabu (13/1), mengatakan pada 2020, In­donesia mengimpor listrik dari Malaysia sebesar 0,54 per­sen dari total konsumsi listrik nasional.

Menurut Rida, impor lis­trik dilakukan atas kesepa­katan kerja sama bilateral kedua negara melalui PT PLN (Persero) dan Sarawak Electricity Supply Corpora­tion (SESCO), anak usaha Sarawak Energy Berhad.

“Kita ada kerja sama de­ngan Malaysia, tepatnya di Sarawak sana, khususnya di Kalimantan Barat yang secara bilateral G to G (go­vernment to government). Ini kerja sama untuk jual beli atau ekspor impor lis­trik. Untuk tahap awal se­karang ini, kita kebagian untuk impor,” kata Rida.

Menanggapi impor ter­sebut, Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean, menyayang­kan langkah Kementerian ESDM yang terus mengim­por listrik, padahal Indo­nesia punya potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang melimpah, namun belum digarap optimal.

“Ini bukan hal baru dan sudah berjalan beberapa lama, yang kita sayangkan me­ngapa tidak ada upaya konkret untuk membangun fasilitas listrik di sana,” tegas Ferdinand.

Di wilayah tersebut, jelasnya, bisa dipasang pembangkit listrik tenaga surya. Meskipun harganya lebih tinggi diban­ding impor listrik, tapi hal itu menyangkut kedaulatan dan kemandirian.

“Tidak masalah kita bayar lebih mahal membangun fasilitas listrik di sana daripada impor yang tentu ini men­dikte kita sebagai sebuah negara,” ungkap Ferdinand.

Jangan Terlena

Sementara itu, Pengamat Energi, Mamit Setiawan, me­negaskan ke depan pemerintah wajib menciptakan ke­mandirian energi termasuk listrik. Potensi daerah setempat mesti digarap, terutama mengembangkan EBT, baik tenaga surya, bayu, dan biomassa.

“Jangan sampai impor membuat terlena dan tidak me­ngembangkan potensi di sana. Saya kira perlu dibangun infrastruktur agar bisa mandiri. Apalagi, saat ini trennya menuju ke green energy, di mana EBT akan menjadi energi masa depan,” kata Mamit.

Secara terpisah, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas, mengatakan dengan per­timbangan efesiensi, impor listrik untuk warga perbatasan menunjukkan terjadi perlakuan yang berbeda terhadap warga negara.

“Lebih baik membangun jaringan listrik sendiri sebagai bentuk kemandirian energi,” kata Gitadi. n ers/SB/E-9

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment