Pembelajaran Tatap Muka | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 27 2021
No Comments
PERSPEKTIF

Pembelajaran Tatap Muka

Pembelajaran Tatap Muka

Foto : ANTARA/Bernadus Tokan.
Ilustrasi. Anak-anak siswa SMA Suryadikara Ende.
A   A   A   Pengaturan Font
Kebijakan membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka mulai Januari tahun depan kurang realistis.

Setelah sekian lama menjalani kegiatan pembelajaran secara daring akibat pandemi Covid-19, siswa sekolah kini akan diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari tahun depan. Kebijakan ini berdasarkan Keputusan Bersama 4 Menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan keputusan itu, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) atau kantor wilayah kementerian agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka.

Tetapi, pembelajaran tatap muka yang kembali akan dilakukan pada 2021 itu sifatnya bukan kewajiban. Kebijakan kembali membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka sifatnya diperbolehkan atas keputusan tiga pihak, yakni pihak pemda, kepala sekolah, dan orang tua yaitu komite sekolah.

Semua sekolah hanya diperbolehkan tatap muka pada saat sudah memenuhi checklist. Setidaknya ada enam checklist yang harus dipenuhi sekolah.

Pertama, sanitasi dan kebersihan toilet, sarana cuci tangan dan disinfektan, harus terjamin. Kedua, akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan harus ada. Ketiga, siap menerapkan wajib masker.

Keempat memiliki thermogun. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan. Harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas dari guru-gurunya dan muridnya. Keenam, adanya persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua wali.

Kebijakan baru ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang terdapat pada Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah kementerian. Dalam SKB yang lama, penentu diperbolehkannya pembelajaran tatap muka adalah peta zonasi risiko wilayah dari Satgas Penanganan Covid-19.

Tetapi, ditinjau dari perkembangan penyebaran virus Covid-19, kebijakan membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka mulai Januari tahun ­depan kurang realistis. Apalagi positivity rate atau tingkat penularan virus korona di Indonesia masih di atas 10 persen.

Sementara saran Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pelonggaran kegiatan di suatu negara bisa dilakukan jika posivity rate di bawah 5 persen.

Jika berpatokan pada hal itu, pemerintah perlu mengkaji kembali keputusan tersebut. Sebab, besar kemungkinan terjadi klaster penularan Covid-19, seperti yang dialami.

Amerika membuka sekolah pada Agustus dan September dalam kondisi positivity rate di atas 10 persen. Akibatnya, terjadi peningkatan kasus infeksi pada anak-anak hingga 100 persen dalam satu bulan.Karena itu, sangat berbahaya sekali bagi Indonesia kalau memaksakan membuka sekolah di mana kondisinya Indonesia enggak jauh berbeda dengan AS.

Persoalan lain, sebulan sebelum pembukaan sekolah atau pada Desember 2020 ada hajatan Pilkada Serentak di 270 daerah. Selain itu juga pada akhir tahun 2020 ada libur panjang. Semuanya berpotensi menambah angka kasus positif.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah mayoritas sekolah tidak memiliki pedoman berperilaku bagi seluruh warga sekolah ketika akan memulai pembelajaran tatap muka. Pedoman yang dimaksud yakni mengatur bagaimana tenaga pendidik dan siswa berperilaku dari rumah sampai ke sekolah. Tujuannya, untuk mencegah klaster penularan Covid-19.

Misalnya guru, sebelum berangkat harus mengukur suhu tubuh berapa? Apakah penciumannya baik? Pengecapnya baik? Kalau tidak, lebih baik tidak ke sekolah. Begitu juga diterapkan kepada siswa.Itu adalah bentuk preventif. Jika itu belum ada, maka sekolah bisa berpotensi untuk jadi klaster penyebaran Covid-19. Kesiapan fisik dan psikis harus lengkap dan ada. Karena kunci keberhasilan pembelajaran tatap muka ada di situ.

Pedoman berperilaku bisa disusun oleh guru dan gugus tugas penanganan Covid di sekolah masing-masing dengan panduan pemerintah pusat. Saat ini, sejauh pengamatan kita, kebanyakan sekolah hanya siap secara teknis mulai dari alat pengukur suhu tubuh atau thermogun, disinfektan, tempat mencuci tangan, dan masker.Segala kesiapan itu pun harus dipastikan betul oleh Dinas Pendidikan dengan mengecek langsung ke lapangan bukan secara online. ν

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment