Pejabat Korupsi di Tengah Pandemi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 28 2021
No Comments
PERSPEKTIF

Pejabat Korupsi di Tengah Pandemi

Pejabat Korupsi di Tengah Pandemi

Foto : ANTARA/HO-Humas KPK.
Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers terkait penahanan dua tersangka suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pegelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11).
A   A   A   Pengaturan Font

Dua operasi penangkapan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat negara dalam rentang waktu yang berdekatan di minggu ini.

Mereka ditangkap KPK saat rakyat di negeri ini sedang dilanda pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir. Kedua pejabat yang ditangkap itu adalah kader partai besar, yakni Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Penangkapan pertama dilakukan KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dan sejumlah rombongannya yang baru pulang dari Amerika Serikat, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (25/11) dini hari. Edhy merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Pesawat yang membawa Edhy Prabowo bersama rombongan yang berjumlah 12 orang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (24/11) sekitar pukul 23.18 WIB. Tiga orang dari rombongan Edhy Prabowo tidak dibawa KPK. Sisanya, yaitu sembilan orang, termasuk Edhy Prabowo, dibawa ke KPK.

Edhy Prabowo dan rombongannya tiba di Gedung Merah-Putih KPK pukul 01.20 WIB. Mereka langsung menjalani pemeriksaan intensif di KPK. Pada malam harinya, sekitar pukul 23.45 WIB, KPK menggelar konferensi pers. Edhy ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lain dalam perkara penerimaan suap izin ekspor benih lobser (benur). Edhy sendiri diduga menerima 9,8 miliar rupiah untuk pengurusan izin tersebut.

Berselang tiga hari, Jumat (27/11), KPK kembali menangkap pejabat negara. Kali ini yang disasar adalah Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Ajay Muhammad Priatna. Penangkapan itu dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB.

Ajay adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi. Ajay diusung oleh PDI Perjuangan saat memenangkan Pilkada Cimahi 2017 lalu. Sebelum aktif berpolitik, dia merupakan seorang pengusaha dan pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI Jawa Barat.

Dalam perkara ini, Ajay diduga tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi perizinan pengembangan RS Kasih Bunda, Cimahi. Penyidik, dalam operasi senyap itu, mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 420 juta rupiah. Uang itu diduga merupakan bagian dari commitment fee sekitar tiga miliar rupiah.

Sampai saat ini, belum diketahui lebih lanjut mengenai konstruksi perkara yang melibatkan Ajay ini . KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum Ajay. Pemangku kepentingan di negeri ini seharusnya menyadari bahwa negeri ini sejak awal tahun 2020 mengalami musibah dalam waktu dan cara yang sangat mendadak. Kita semua terkejut, dan banyak yang tidak siap menghadapinya. Tiba-tiba semua harus tunduk kepada aturan global yaitu social distancing dan tinggal di rumah.

Ini sebuah konstruksi tatanan yang belum pernah kita pikirkan dan alami sebelumnya. Hanya ada dua pilihan yang harus kita lakukan, selamat dan menyelamatkan, atau terbunuh dan membunuh.Di saat kondisi kritis seperti ini, pemangku kepentingan, terutama di pemerintahan, harusnya memiliki “sense of crisis”. Tapi yang kita temukan malah sebaliknya.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dua pejabat itu menunjukkan rendahnya sense of crisis mereka. Mereka melakukan korupsi saat negeri ini sedang mengalami krisis keuangan dan masyarakat sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Mereka menambah pundi-pundi kekayaan pribadi tanpa memikirkan nasib rakyat dan negeri ini yang anggarannya terkuras untuk penanggulangan Covid-19. Karena itu, mereka layak mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.

Dalam kondisi bencana atau pendemi seperti ini, tak boleh ada pejabat yang berani bermain-main proyek dan anggaran negara. Semua pejabat di berbagai tingkatan seharusnya fokus menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Pejabat atau siapa pun yang berani mengorupsi uang negara atau uang rakyat saat negeri ini sedang dilanda bencana atau pandemi adalah pengkhianat bangsa. ν

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment