Masyarakat Harus Aman dan Nyaman | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 27 2021
No Comments
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran

Masyarakat Harus Aman dan Nyaman

Masyarakat Harus Aman dan Nyaman

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Muruah negara Republik Indonesia harus dijaga, tidak boleh ada satu pun kelompok atau ormas yang merasa dirinya di atas negara. Penegakan hukum menjadi harga tertinggi agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman.

Setelah dilantik sebagai Ka­polda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran langsung mem­buat gebrakan. Fadil Imran, yang menggantikan Irjen Pol Nana Sudjana, secara tegas dan lugas membuat penegasan mengenai penegakan hukum dan pentingnya keamaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya DKI Jakarta.

Menurutnya, hukum harus ditegakkan agar masyarakat mera­sa aman dan nyaman. Polri hadir menyelamatkan jiwa masyarakat, sehingga siapa pun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat akan dilakukan pene­gakan hukum yang tegas. Selain itu, terkait pencegahan penyebaran Co­vid-19, pihaknya juga melakukan tindakan tegas atau preventif strike.

Dilihat dari rekam jejaknya, Irjen Fadil Imran bukanlah orang baru di lingkup Polda Metro Jaya. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu sebenarnya telah familiar dan malang-melintang di wilayah hu­kum Polda Metro Jaya. Fadil telah menduduki sejumlah jabatan stra­tegis, di antaranya sebagai Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Fadil Imran juga merupakan sosok yang membongkar kasus chat seks Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dengan Ketua Yayasan Solidaritas Saha­bat Cendana, Firza Husein. Ketika itu, Fadil Imran yang memegang tongkat kendali Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Firza Husein dan Rizieq Shihab sebagai tersangka.

Prestasi lain yang pernah melambungkan nama Irjen Fadil Imran adalah penangkapan Hercu­les, mantan preman Tanah Abang pada 2013 silam, ketika menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

Pria kelahiran Makassar, 14 Agustus 1968, itu juga membongkar aktivitas kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang dituding me­nyebarkan ujaran kebencian dan hoaks pada 2017. Pada saat itu Fadil menduduki kursi Dirtipid Siber Bareskrim Polri.

Terkait penegakan hukum dan kan­tibmas di wilayah hukum Polda Me­tro Jaya, berikut petikan wartawan Koran Jakarta, Yohanes Abimayu, de­ngan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, dalam beberapa kesempatan. Berikut kuti­pan wawan­caranya:

Bagai­mana pera­saan Bapak saat ditunjuk sebagai Ka­polda Metro Jaya?

Saya telah menerima estafet kepe­mimpinan Polda Metro Jaya dari Irjen Nana Sudjana, melan­jutkan tugas dan jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya. Mudah-mu­dahan, penugasan ini bisa memberikan yang terbaik buat masyara­kat, buat bangsa, dan buat negara ini.

Polda Metro Jaya bukan wilayah baru buat saya. Saya pernah bertugas Kapolres di sini (Kapolres Jakarta Barat), pernah Kapolsek di sini, di Jakarta (Tanah Abang), kemudi­an juga pernah menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus di Jakarta. Mudah-mudahan, saya di sini bersama rekan-rekan wartawan bersinergi.

Bagaimana Bapak melihat situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 di Jakarta?

Terkait dengan perkembang­an situasi saat ini, perkembangan Covid-19 saat ini, prinsip saya satu, keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Kedua, Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat, Polri hadir menye­lamatkan jiwa masyarakat. Jadi, siapa pun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat saya akan lakukan penegakan hukum yang tegas.

Saya ulangi, siapa pun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan tindakan hukum yang tegas. Saya juga akan melakukan upaya-upaya pencegahan yang keras, preventif strike. Jadi, penegakan hukum akan saya dahului dengan pencegahan keras.

Seperti apa Bapak melihat ke­rawanan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta?

Kita ketahui bersama bahwa Jakarta saat ini belum aman dari pandemi Covid-19. Saya perlihat­kan datanya agar taman-teman tahu, kita belum aman, masyarakat Jakarta sedang fokus bersama-sa­ma untuk menghadapi Covid-19.

Kita belum aman, 59 persen kasus Covid-19 terjadi di Pulau Jawa dan yang terbesar dan angka terkonfirmasi positif adalah DKI Jakarta, jadi ada dasarnya. Kedua rate of transmission kita, Jakarta masih di atas satu. Artinya, risiko orang tertular sangat tinggi. Kemu­dian mortality rate kita masih yang terbesar dan juga kasus teraktif. Sesuai dengan data ini, siapa pun yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan kita tindak tegas.

Mengenai beredar­nya spanduk ajakan revolusi akhlak, langkah Bapak se­perti apa?

Saya dukung langkah yang di­lakukan Pan­gdam Jaya. Ya, Polri akan pasti karena tuju­annya baik, untuk republik ini, untuk negara ini. Itu melanggar perda, me­masang spanduk itu ada aturannya, harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Itu yang saya katakan pencegahan ke­ras atau preventif strike.

Semua langkah-lang­kah, upaya-upaya yang menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Jadi, teman-teman jangan salah paham, semua langkah-langkah, upaya-upaya yang bisa menimbul­kan kerumunan akan kami intervensi dari dini dengan preventif strike.

Menghadapi ormas dan penyebaran ujaran keben­cian, penegakan hukumnya se­perti apa?

Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara, apalagi ormas ter­sebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasu­tan, menyemburkan ujaran keben­cian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun.

Di samping itu, hal ini merupa­kan tindak pidana yang dapat me­rusak rasa nyaman masyarakat, dan dapat merobek-robek kebinekaan kita, karena menggunakan identitas sosial apakah suku atau agama itu tidak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan.

Jadi, saya harus melakukan pe­negakan hukum yang tegas terha­dap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, ini harus kita selesaikan. Pasti teman-teman media mena­nyakan soal itu, ujungnya soal itu kan. Saya jelaskan ini.

Jadi, kalau Polda Metro Jaya menangkap, memproses hukum kelompok atau siapa pun maka itu karena negara ini butuh keteratur­an sosial, kita butuh ketertiban sosial, adalah tugas kapolda untuk menjamin yang namanya ketertib­an dan keteraturan sosial tersebut. Itu social order. Supaya masyarakat bukan hanya merasa aman, tapi mereka juga merasa nyaman.

Terkait kondisi ekonomi di Jakarta, bagaimana dalam mene­gakkan kepastian hukum?

Supaya iklim investasi ini bisa hidup, ekonomi development neap low in order, jadi pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hu­kum dan butuh keteraturan,butuh ketertiban supaya investasi bisa datang. Jadi hukum harus ditegak­kan.

Selain itu, harus dipahami, yang namanya kenapa kerumunan ini harus ditegakkan hukumnya.Saya memberi contoh sederhana, ada satu perampokan disertai pemerkosaan sehingga satu ke­luarga terbunuh. Respons sosial Anda terhadap kasus ini pasti luar biasa, kasihan melihat berda­rah-darah. Sadis, pasti pemberita­annya berseri-seri itu di media.

Tapi coba bandingkan dengan reaksi sosial terhadap misalnya terjadi banjir bandang yang menye­babkan satu kampung mening­gal dunia, yang meninggal seratus orang. Misalnya perampokan lima orang, pandangannya adalah oh ini bencana alam, padahal ujung­nya sama, sama-sama orang mati. Di sini berapa yang mati lima, di sini berapa yang meninggal 100. Di sini ada kerusakan lingkung­an. Ekosistem rusak, sama dengan kerumunan, ujungnya sama-sama mati.

Di sini mati lima, di kerumun­an sampai saat ini sudah berapa jumlah korban meninggal dunia Covid-19 DKI Jakata apakah ada yang tahu? Kalau tidak salah di kisaran 580 ribu seluruh Indonesia, sedangkan di DKI Jakarta mencapai 148 ribu. Jumlah yang meninggal di angka 1,3 persen, berarti sekitar berapa di DKI yang meninggal se­cara kumulatif mencapai 1.500-an yang meninggal. Ini jumlah yang besar.

Sebanyak 2.883 mortalilty angka kematian sekarang di Jakarta. Mor­tatily rate-nya sekitar 1,3 persen. Setiap hari di Jakarta berarti ada yang meninggal dunia sebanyak 3 hingga 4 orang, bahkan lebih. Apa yang terjadi saudara-saudara, perasaan kita merasa biasa-biasa saja, padahal ini mati. 2.800 orang meninggal. Jadi tolong ini mindset kita harus kita ubah.

Melihat kondisi itu, bagaimana dengan penindakan terhadap pelaku pelanggar protokol kese­hatan?

Jadi, mengapa pelaku pelanggar­an terhadap UU yang menyangkut protokol kesehatan itu kita tindak tegas? Karena risiko dan bahayanya begitu besar, mata rantai penularan Covid masih terjadi. Positivity rate Jakarta masih di angka 9,5 persen.

Jadi, kalau kita mengambil sampling 1.000 orang atau 100 orang maka masih ada 9,5 persen yang kemungkinan besar positif. Saya belum tahu red transmission Jakarta berapa, apakah di bawah 1 atau masih di atas 1. Kemarin sih saya lihat masih di atas 1. Artinya, kemungkinan terjadinya penularan itu masih ada.

Bagaimana pencegahan penye­baran Covid-19?

Jadi, salah satunya cara ada­lah menghindari kerumunan. Jadi, siapa pun yang melakukan kegiatan-kegiatan menyebabkan terjadinya kerumunan, yang men­jadi temannya Covid ini sehingga kemudian terjadi penularan yang dapat menyebabkan korban, baik keselamatan jiwa maupun korban fisik karena sakit, kerugian materil, ya harus kita tindak.

Mungkin Anda merasakan, sudah ada saudara, teman dekat, teman SMA yang meninggal dunia karena Covid. Saya barusan saja, semalam, saya punya kiai di Jawa Timur meninggal dunia karena Co­vid. Saya dekat sering komunikasi, salah satu Gus muda pengasuh pondok pesantren di Probolinggo, di Paiton, meninggal dunia karena Covid.

Jadi, Covid ini sudah dekat, sudah ada di lingkungan kita, ada namanya klaster keluarga dan ada namanya klaster perkantoran. Hati-hati makanya temen-temen di balai ini, jadi itu teman-teman. Mengapa kita harus perang melawan keru­munan, mengapa kita harus perang melawan yang namanya pelaku-pelaku hate speach ya. Jakarta ini harus aman, Jakarta ini harus sehat. Itu saya punya visi ya. Jadi, tolong bantu saya teman-teman untuk bangun Jakarta yang aman dan Jakarta yang sehat, kalau Jakarta aman, Jakarta sehat, Insya Allah Indonesia kuat.

Supaya prasyarat terjadi per­tumbuhan ekonomi, biar Presiden dan pemerintah fokus menjalankan roda pemerintahan untuk mem­bawa kita lebih maju, untuk men­jaga kita, dan membawa kita keluar dari Covid-19, jadi itu. Polda Metro Jaya murni melakukan penegakan hukum, siapa pun yang melakukan tindak pidana-tindak pidana, yang mengganggu social order ini pasti kami tindak.

Bagaimana Polri mengajak masyarakat agar berperilaku le­bih baik?

Tabiat-tabiat seperti ini kan sudah lama masyarakat minta dihilangkan. Saya kasih contoh, di RW Anda di kampung Anda ada preman, sudah preman dia, bandar narkoba dia, terus sewenang-we­nang sama masyarakat di kampung itu, terus polisinya tidak berdaya, aparat keamanannya tidak berdaya, masyarakat juga takut, tidak berani melawan. Karena preman ini mera­sa dirinya di atas daripada masya­rakat itu, di atas hukum yang ber­laku di masyarakat situ, bagaimana perasaan Anda kira-kira? Pasti kan mau teriak pasti takut, nanti datang kita dianiaya, takut nanti datang kita dikeroyok, takut nanti datang keluarga kita diganggu, diancam.

Tiba-tiba ada sosok satu orang namanya Gajah Mada, datang kemudian berantem sama ini preman, preman ini terbunuh, kira-kira masyarakat ini senang enggak? Pasti seneng, terbebas dari narkoba, terbebas dari preman­isme, terbebas dari caci maki, hate speech, yang dilakukan oleh preman kampung ini. Nah, kan kita dan preman ini sudah lama dia menganiaya, mengancam warga di situ, dari semenjak tahun 98, mi­salnya, preman itu ada di kampung itu, sampai sekarang 2020.

Coba, bagaimana perasaannya sebagai warga Jakarta, terus kita biarkan, enggak ada. Nah itulah, saya selaku Kapolda memiliki tang­gung jawab untuk melawan yang begini-gini, jangan sampai nanti masyarakat kesel sama saya, ini gimana sih Kapolda diem-diem aja. Ada preman, ada bandar narkoba ya toh, ada yang tiap hari meng­ancam, memfitnah, menyebarkan rasa permusuhan, didiamin. Saya kira itu ya teman-teman, is now or never.

Kita harus menang menghadapi perilaku-perilaku yang seperti ini ya, muruah negara ini harus kita jaga, tidak boleh ada satu pun ke­lompok yang merasa dirinya di atas negara. Muruah negara ini harus kita jaga, ya polisi, TNI, kita semua yang cinta bangsa ini yang menja­ganya gitu.

 

Riwayat Hidup*

Nama : Irjen. Pol. Dr. Drs. H. Muhammad Fadil Imran

Tempat, tanggal lahir : Makassar, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1968

Istri : Ina Adiati

Anak : Wulan Purnamasari dan Farah Puteri Nahlia

Pendidikan : Akademi Kepolisian (1991)

Pendidikan:

  • Kapolres KP3 Tanjung Priok (2008-2009)
  • Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya (2009-2011)
  • Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri (2011)
  • Dirreskrimum Polda Kepri (2011-2013)
  • Kapolres Metro Jakarta Barat (2013-2015)
  • Analis Kebijakan Madya Bareskrim Polri (2015-2016)
  • Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2016)
  • Wadirtipideksus Bareskrim Polri (2016-2017)
  • Dirtipid Siber Bareskrim Polri (2017-2018)
  • Dirtipidter Bareskrim Polri (2018-2019)
  • Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri (2019-2020)
  • Kapolda Jawa Timur (2020)
  • Kapolda Metro Jaya (November 2020-sekarang)

*BERBAGAI SUMBER/LITBANG KORAN JAKARTA/AND

 

S-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment