Kemendikbud Tengah Susun Cetak Biru Pendidikan, tapi Cukup Membingungkan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 5 2020
No Comments
Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji, tentang Cetak Biru Pendidikan

Kemendikbud Tengah Susun Cetak Biru Pendidikan, tapi Cukup Membingungkan

Kemendikbud Tengah Susun Cetak Biru Pendidikan, tapi Cukup Membingungkan

Foto : ISTIMEWA
Indra Charismiadji
A   A   A   Pengaturan Font
Beberapa waktu lalu, Lembaga Survei Indo Barometer merilis hasil survei kinerja para menteri masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dari hasil survei tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, dinilai responden memiliki kinerja bagus dan menempati posisi kedua dalam daftar survei dengan perolehan angka 16,3 persen. Adapun kinerja bagus tersebut dilihat dari intelektualitas, program-program terobosan, cara kerja, dan lain sebagainya.

Meski begitu, dalam setahun lebih, Nadiem memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tak sedikit kebijakan maupun program yang memicu keresahan di masyarakat. Salah satunya adalah Program Organisasi Penggerak (POP) maupun penamaan “Merdeka Belajar” yang dinilai sarat konflik kepentingan.

Untuk mengupas beberapa program Kemendikbud, Koran Jakarta mewawancarai Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda menilai kepemimpinan Mendikbud sejauh ini?

Awal “Mas” Mendikbud memimpin bagus dan saya mendukung. Di awal Kemendikbud memanggil seluruh stakeholder pendidikan. Itu saya apresiasi. Tapi, sekarang kita cukup menyayangkan sebab ketika berjalan implementasinya masih kurang.

Saat ini, semua kebijakan dibuat “anak kemarin sore”. Bukan meremehkan, tapi mereka tidak tahu kondisi lapangan. Kalau mereka belum bertemu guru, kondisi sekolah, terus bikin kebijakan nanti keliru sebab tidak tahu kondisi dan konteks. Harusnya diajak semua stakeholder dan kolaborasi. Sebab pendidikan itu kan program kita semua.

Menurut Anda, apa masalah terbesar dalam sistem pendidikan di Indonesia?

Problem terbesarnya adalah tidak pernah adanya evaluasi dan tidak pernah memiliki cetak biru atau peta jalan pendidikan. Adapun saat ini, Kemendikbud tengah menyusun cetak biru, tapi cukup membingungkan.

Sederhananya, peta jalan itu ada titik awal, tujuan, cara mencapai tujuan, dan biaya yang dibutuhkan. Yang disusun Kemendikbud saat ini tidak ada kejelasan itu. Selain jelas, harus dapat diukur, dicapai, realistis, dan ada batasan waktu.

Banyak yang menilai banyak program terobosan di Kemendikbud. Bagaimana menurut Anda?

Kita mendengar adanya program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Program Organisasi Penggerak (POP), penghapusan Ujian Nasional (UN), dan penyederhanaan kurikulum, yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Apakah itu semua adalah inovasi-inovasi baru? Bagaimana dengan program guru inti, guru pembelajar, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) untuk guru yang merupakan program Mendikbud pada periode-periode sebelumnya?

Sekilas terlihat bahwa tidak ada inovasi baru pada program Kemendikbud, semuanya sebatas ganti nama saja, dan tentunya memakan anggaran lebih banyak. Contoh untuk Ujian Nasional tahun 2020 ini anggarannya 200 miliar rupiah, sedangkan untuk Asesmen Nasional tahun depan anggaran melonjak menjadi 1,4 triliun rupiah.

Strategi apa yang harus diambil pemerintah agar program digitalisasi sekolah memberi dampak signifikan?

Frame work atau kerangka kerja digitalisasi sekolah ada tiga komponen yang dikembangkan bersama. Pertama, infrastruktur yaitu ketersediaan gawai, internet, listrik. Jangan sampai sekolah dikasih komputer atau laptop, tapi listriknya tidak ada.

Kedua, infostruktur yaitu informasi harus terstruktur. Ketiga, infokultur mengingat kultur dengan tatap muka dan digital berbeda. Guru dan siswa harus memahami itu. Selama ini, infokultur ini yang belum pernah disentuh.

Apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah? Era digital ini penting. Masalahnya, di Indonesia tidak pernah punya planning atau perencanaan. Mau membuat perubahan harus ada perencanaan atau cetak biru. muhammad ma’rup/S-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment