Jeritan Petani Kedelai | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 19 2021
No Comments
PERSPEKTIF

Jeritan Petani Kedelai

Jeritan Petani Kedelai

Foto : ANTARA FOTO/Arif Firmansyah.
Peserta berdiri di stan varietas kedelai unggul saat Pameran Agro Inovasi di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/8/2019).
A   A   A   Pengaturan Font
Tanpa ada keberpihakan pemerintah pada mereka, jangan harap persoalan kedelai ini akan selesai. Yang diuntungkan hanya importir dan spekulan. Petani kedelai selamanya akan menderita.

Saat membuka rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2021, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/1), Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya terkait impor jutaan ton sejumlah komoditas pangan strategis, di antaranya kedelai dan gula.

Presiden pun meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencari cara dalam mengatasi persoalan ini. Presiden menilai pembangunan pertanian yang dilakukan selama ini belum berhasil melepaskan Indonesia dari kebutuhan impor komoditas pangan strategis.

Penekanan Presiden terhadap kasus impor kedelai ini tidak lepas dari peristiwa mogok produsen tahu dan tempe di awal tahun, yang terjadi selama tiga hari, 1–3 Januari 2021. Mereka mogok karena harga kedelai melambung tinggi. Ketergantungan pada impor menyebabkan harga kedelai mengikuti harga pasar global. Sebanyak 80 persen kebutuhan kedelai dalam negeri berasal dari impor.

Mogok produden tahu dan tempe ini sudah berkali-kali terjadi dan terus berulang. Mogok serupa terjadi pada 2008, 2010, 2012, 2013, dan 2015. Hingga kini, tidak ada penyelesaian secara substansial. Pengusaha tahu dan tempe sangat menginginkan kestabilan harga bahan baku, kedelai.

Mereka tidak mungkin mengikuti harga pasar global. Apalagi di saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Daya beli masyarakat sangat terbatas dan rendah. Bila mereka menaikkan harga tahu dan tempe, otomatis penjualan akan turun. Ujung-ujungnya adalah mereka harus menutup usahanya.

Bayangkan, usaha kecil dan menengah ini harus ditutup. Berapa banyak pengangguran yang akan terjadi. Yang lebih parah lagi, masyarakat kelas bawah kehilangan makanan murah yang mengandung gizi yang tinggi. Tahu dan tempe adalah salah satu makanan favorit warga pada umumnya untuk mengatasi kekurangan gizi. Ini semua akibat dari harga kedelai yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah.

Pemerintah harus memberikan perhatian penuh pada petani kedelai dengan membuat kebijakan yang berpihak pada mereka. Selama ini, petani enggan menanam kedelai karena harga jualnya kurang menguntungkan dibandingkan dengan harga jagung dan padi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ( BPS), keuntungan petani kedelai selama satu musim tanam (3–4 bulan) hanya 11,95 persen (2017). Keuntungan itu jauh di bawah bertanam padi (26,76 persen), dan jagung (29,09 persen). Tidak salah bila petani akhirnya meninggalkan tanaman kedelai.

Akhirnya, lahan pertanian kedelai pun menyusut dari tahun ke tahun. Tahun 1992, luas panen kedelai masih 1.665.706 hektare. Tahun 2018 hanya tinggal 680.373 hektare atau turun 40,8 persen. Kondisi ini membuat produksi kedelai makin berkurang. Tahun 1992, produksi kedelai hanya 1,869 juta ton per hektare, menjadi 0,982 juta per hektare pada tahun 2018.

Petani tradisional kedelai sangat membutuhkan dukungan pemerintah. Kebergantungan pada impor harus dihentikan dengan mengeluarkan kebijakan yang melindungi mereka. Tanpa ada keberpihakan pemerintah pada mereka, jangan harap persoalan kedelai ini akan selesai. Yang diuntungkan hanya importir dan spekulan. Petani kedelai selamanya akan menderita. n

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment