Investor Harus Dibuat Tertarik Terjun ke EBT | Koran Jakarta
Koran Jakarta | November 27 2020
No Comments
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif

Investor Harus Dibuat Tertarik Terjun ke EBT

Investor Harus Dibuat Tertarik Terjun ke EBT

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Dunia telah bertekad untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Antara lain mulai digencarkan secara optimal pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Indonesia sebagai warga dunia tak mau ketinggalan. Maka pemerintah telah menetapkan langkah-langkah guna mencapai target tertentu di masa datang.

Pemerintah menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025. Selanjutnya, pada 2050, bauran EBT meningkat hingga 31 persen. Itu semua sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Berikut kutipan wawancara Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, dengan Men­teri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, da­lam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Anda mendorong perluasan pangsa pasar EBT, bagaimana caranya?

Benar, ada beberapa cara ter­masuk melalui program renewable energy base industry development (Rebid) dan renewable energy base on economic development (Rebed). Program ini dirancang untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan mendukung kawasan eko­nomi lokal di kawasan terpencil, terluar, dan terdepan (3T). Rebid dan Rebed ini merupakan langkah yang diambil di samping dengan menerbitkan rancangan Peraturan Presiden yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PT PLN (Persero).

Kenapa Anda begitu antusias mendorong pengembangan EBT?

Kita ingin mengikuti tren masyarakat dunia yang mulai mengoptimalkan pemanfaatan EBT untuk mengurangi dampak perubahan iklim, sesuai kesepakat­an Protokol Kyoto Tahun 1997 yang mana komunitas internasional bertekad akan mengurangi emisi gas karbondioksida dan gas rumah kaca. Itu termasuk pengurangan emisi dari sektor energi sehingga terjadi transformasi energi untuk mengurangi energi fosil pada selu­ruh sektor, termasuk di antaranya sektor transportasi ke energi baru terbarukan.

Bagaimana Anda mengimple­mentasikan rencana besar ini?

Nantinya, Kementerian ESDM akan bersinergi dengan sebelas kementerian dan lembaga yang terlibat dan memberikan peran dalam mendorong pengembangan EBT ini. Contohnya, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Pe­nanaman Modal (BKPM), BUMN, Kementerian Perindustrian dan banyak lagi.

Berapa target tambahan pem­bangkit EBT?

Pemerintah melalui Kemen­terian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen mendorong pengembangan pembangkit berbasis energi bersih dalam penyediaan energi nasio­nal ke depan. Pemerintah akan menambahkan 16,7 GW (gigawatt) dalam kurun waktu 10 tahun sesuai dengan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) Perusa­haan Listrik Negara 2019–2028.

Apa yang dilakukan untuk mengejar target bauran energi 23 persen pada 2025?

Kami memiliki sejumlah lang­kah. Pertama, optimalisasi peng­gunaan sumber energi domestik. Dalam hal ini adalah mendorong penggunaan energi terbarukan, misalnya dengan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel dengan sumber energi bersih, se­perti gas dan energi terbarukan. PT PLN tengah meluncurkan program konversi dari pembangkit listrik bertenaga diesel menjadi energi terbarukan dengan kapasitas 2 GW di lebih dari 2.000 lokasi di seluruh negeri. Kedua, melakukan efisiensi energi, baik di sisi suplai maupun permintaan (demand). Efisiensi di­lakukan dengan mendorong imple­mentasi target efisiensi energi pada gedung dan industri. Indonesia juga mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan untuk me­ningkatkan rasio elektrifikasi dari 84,3 persen menjadi 98,8 persen, khususnya untuk mendukung pro­gram elektrifikasi di daerah terluar dan terpencil. Saat ini, kami sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung terbesar di Waduk Cirata, Jawa Ba­rat, dengan kapasitas 145 megawatt (MW). Proyek ini akan meningkat­kan bauran energi di sistem kelistri­kan Jawa–Bali secara signifikan.

Apa ada upaya lainnya?

Untuk meningkatkan inves­tasi energi terbarukan, Indonesia tengah mempersiapkan kebijakan tarif yang menarik bagi sumber energi dari energi terbarukan dan melakukan program Government Drilling untuk membantu pengem­bang dalam melakukan eksplorasi panas bumi. Pengembangan EBT di Indonesia akan terus ditingkatkan pemanfaatannya. Kunci pening­katan adalah perbaikan harga tarif listrik lebih kompetitif yang dapat menjamin investasi para investor dapat kembali. EBT itu mempunyai daya tarik, namun di lain sisi, biaya produksi energi ini ongkosnya ma­sih mahal. Untuk itulah, sekarang ini kita sedang siapkan peraturan baru yang mengatur mengenai tarif yang dirasakan oleh calon investor itu akan lebih menarik.

Apa tantangannya dalam me­ngejar target 23 persen itu?

Tentu ada tantangannya. Per­tama adalah keekonomian EBT yang dinilai masih belum kom­petitif dibandingkan dengan harga pembangkit berbahan bakar fosil. Harga EBT masih relatif lebih ma­hal dibandingkan pembangkit kon­vensional. Kedua, sifat pembangkit yang intermittent, seperti PLT Surya dan PLT Bayu sehingga memerlu­kan kesiapan sistem untuk menjaga kontinuitas pasokan tenaga listrik. Sebaliknya, pembangkit EBT yang least cost (ongkos rendah) dan faktor kapasitasnya bagus, seperti PLT Air, PLT Minihidro, dan PLT Panas Bumi, umumnya terletak di daerah konservasi yang jauh dari pusat beban, membutuhkan waktu relatif lama dalam pembangun­an, mulai dari perizinan, kendala geografis, hingga keadaan kahar (longsor). Namun, saya meyakini Indonesia sebagai negara tropis sa­ngat cocok dan punya potensi besar mengembangkan EBT, terutama dari pemanfaatan energi matahari.

Bagaimana tren bauran energi sekarang?

Porsi batu bara dalam pe­menuhan kebutuhan bauran pembangkit listrik masih tinggi. Realisasi bauran energi untuk te­naga listrik hingga Juni 2020 masih didominasi oleh batu bara. Meski begitu, bauran pembangkit EBT terus mengalami peningkatan bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) 2020. Pergerakan signifikan ditunjukkan oleh bauran dari pembangkit berbasis air dan panas bumi. Untuk panas bumi telah mencapai 5,84 persen atau 2.131 gigawatt hour (GWh) dari target 4,94 persen (14,77 GWh). Se­mentara realisasi air mencapai 8,04 persen atau 6.857 GWh dari target 6,23 persen (18,63 GWh). Semen­tara untuk EBT lainnya realisasinya mencapai 3,24 GWh atau 0,29 persen melebihi dari target yang ditetapkan, yakni 1,01 GWh.

Langkah lain untuk mengu­rangi emisi?

Pemerintah juga akan memak­simalkan implementasi bioenergi, seperti percepatan pembangunan listrik berbasis sampah di dua belas kota, pemanfaatan biomasa dan sampah sebagai bahan baku pada cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) eksisting, pelaksana­an mandatori B30, serta program pengembangan green refinery dan mendorong pengembangan panas bumi berbasis kewilayahan melalui program Flores Geothermal Island yang targetnya adalah pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores.

Bagaimana konsumsi listrik selama pandemi?

Pandemi telah menyebabkan pe­nurunan konsumsi listrik pada bulan Juni 2020 minus 7,06 persen diban­dingkan bulan Januari 2020. Terda­pat delapan sistem yang mengalami hal tersebut, yakni Sumatera Barat (-7,12%), Sulawesi Selatan Tenggara (-7,68%), Bali (-32,87%), Jawa Timur (-6,33%), Jawa Tengah (-6,28%), Jawa Barat (-10,57%), Banten (-12,82%), dan Distribusi Jakarta Raya & Tangerang (-5,62%).

Bagaimana dengan rasio elek­trifikasi kita saat ini?

Rasio elektrifikasi telah mening­kat menjadi 98,8 persen, sementara kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional hingga saat ini telah mencapai lebih dari 71 gigawatt (GW). Angka ini naik 1,3 GW di­bandingkan akhir tahun 2019 lalu sebesar 69,7 GW.

Berapa kapasitas terpasang pembangkit listrik kita?

Kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional hingga bulan Juni 2020 mencapai 71 gigawatt (GW). Angka ini naik 1,3 GW dibanding­kan akhir tahun 2019 lalu sebesar 69,7 GW. Sejak tahun 2018 pengem­bangan pembangkit di Indonesia mulai difokuskan pada pengem­bangan pembangkit-pembangkit berbasis EBT.

Beberapa waktu lalu Anda mengikuti Pertemuan Menteri Energi G20. Apa hasilnya?

Oh iya, Menteri G20 menye­pakati peran penting biofuel bagi transisi energi bersih. Menteri-menteri Energi G20 sepakat untuk mendorong transisi menuju energi bersih dengan berbagai opsi, teknologi dan bahan bakar yang le­bih luas sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing negara.

Apa yang Anda tekankan da­lam forum tersebut?

Kita menyerukan negara anggota yang tergabung dalam kelompok 20 perekonomian ter­besar (G20) untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan ketahanan energi di tengah tantangan pereko­nomian global dan situasi pandemi virus Covid-19. Covid-19 telah menciptakan krisis ekonomi dan menurunkan permintaan energi. Sebaiknya, semua (anggota) G20 bahu-membahu memastikan stabilitas pasar energi dan men­jaga keterjangkuan (pasokan). Indonesia mengutamakan betul hal ini. Indonesia harus menarik bagi investor sektor EBT.

Masyarakat terbebani selama pandemi. Apa bantuan ESDM?

Turunnya permintaan energi telah menyebabkan lesunya bebe­rapa komoditas di pasar global, na­mun berbagai upaya telah dilaku­kan pemerintah guna mengerek kembali permintaan dan daya beli masyarakat, salah satunya melalui stimulus tarif listrik yang diberikan kepada lebih dari 33 juta pelang­gan PLN, sesuai ketentuan yang ditetapkan. Stimulus ekonomi ini bersifat sementara, menjadi penge­jawantahan dari wujud kehadiran negara bagi masyarakat terdampak.

Akhir September, ada Heads of Agreement Transisi Wilayah Kerja Rokan. Apa harapan Anda dengan kesepakatan ini?

Penandatanganan ini merupa­kan milestone kita bersama dalam rangka mendukung upaya-upaya untuk menjaga kelangsungan pro­duksi migas dalam jangka panjang. Kami akan terus memonitor pelak­sanaan tersebut secara berkala un­tuk memastikan komitmen seluruh pihak berjalan sesuai kesepakatan dimaksud.

Tanggal 28 September hari jadi ke-75 energi. Apa pesan Anda?

Ini harus menjadi pijakan bagi kita semua untuk terus bekerja membangun sektor ESDM lebih baik, progresif dan lebih cepat lagi, mewujudkan cita-cita energi berke­lanjutan untuk Indonesia maju me­lalui kerja dan prestasi bagi bangsa Indonesia.

Apa pencapaian ESDM setahun terakhir?

Berbagai catatan kinerja juga telah dicapai oleh Kementerian ESDM, antara lain ditetapkan­nya UU Minerba baru, harga gas industri turun menjadi enam dollar AS per MMBTU, regulasi kontrak migas yang lebih fleksibel, hingga regulasi harga EBT yang siap diter­bitkan. Meneruskan jejak keberha­silan penerapan B30, Kementerian ESDM juga tengah mengkaji pene­rapan B40 yang diharapkan selesai akhir tahun ini.

Bagaimana upaya untuk menunjang investasi migas di Tanah Air?

Semua insan energi memahami bahwa tingkat risiko investasi mi­nyak dan gas bumi (migas) yang tinggi menjadi tantangan tersendiri di tengah pola perubahan konsum­si energi yang lebih mengedepan­kan energi bersih. Apalagi pemerin­tah punya visi dalam mewujudkan kemandirian energi. Kendati demikian, migas di Indonesia ma­sih menjadi barang penting dalam beberapa tahun ke depan. Namun, hal ini semestinya diimbangi de­ngan kemampuan memproduksi bila ingin menekan impor bahan bakar fosil tersebut.

Apa upaya lainnya?

Optimalisasi kilang juga men­jadi jalan lain dalam mengatasi keterbatasan pengelolaan migas. Kementerian ESDM menargetkan proyek pengembangan kilang atau Refinery Development Master­plan Program (RDMP) di Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap dan kilang baru atau Grass Root Refenery (GRR) di Bontang dan Tuban akan tuntas pada tahun 2027. Mudah-mudahan ini bisa me­respons (kebutuhan). Program pe­manfaatan energi baru terbarukan, hilirisasi batu bara, dan jaringan gas bisa menjadi salah satu strategi pemerintah menekan impor BBM.

Bagaimana dengan hilirisasi tambang?

Undang-Undang Nomor 3 Ta­hun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mine­ral dan Batu Bara mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Hilirisasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) adalah kunci pengoptimalan dari produk-produk pertambangan minerba. Kebijakan hilirisasi ini harus direspons dengan industri-industri hilirnya, karena indus­tri pendukung inilah yang akan menampung hasil dari produk yang sudah di hilirisasi. Kita harus merespons kebijakan hilirisasi itu dengan industri-industri hilirnya, industri hilirnya inilah yang harus kita kembangkan untuk menam­pung ini.

Soal target lifting minyak 1 Juta bph tahun 2030?

Pemerintah optimistis dapat merealisasikan target lifting minyak sebesar 1 juta barel minyak per hari (bph) pada tahun 2030. Karena saat ini di Indonesia masih punya 68 dari 128 cekungan yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi (migas) yang belum di eksplorasi. Ke-68 cekungan tersebut sudah dalam perencanaan, sehingga dalam waktu beberapa tahun mendatang bisa memiliki data migas yang akurat, yang dapat menjadi daya tarik investor menanamkan investasinya. n G-1

Riwayat Hidup
Nama : Ir. Arifin Tasrif
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juni 1953

Pendidikan:
- Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung (1977)

Karier:
- Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (1995-2001)
- Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (2001-2010)
- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (2010-2015)
- Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Mikronesia (2017-2019)
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2019-sekarang)

Penghargaan:
- Honorary Fellowship Award dari AFEO (2011)
- Most Popular Leader in Social Media Kategori Menteri (2020)

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment