Lengsernya Husni Mubarak belum menunjukkan kemajuan atas perbaikan kondisi Mesir. "Revolusi Lapangan Tahrir" yang menyebabkan kekosongan pemerintahan, menyebabkan Mesir harus diambil alih oleh Dewan Agung Militer. Sayangnya, Dewan Agung dipaksa keteteran dalam menjaga stabilitas negara karena dianggap masih wajah-wajah lama para pendukung Husni Mubarak. Sinetron pergolakan Mesir akhirnya berlanjut degan berupaya mewujudkan demokratisasi di segala bidang, termasuk pemberian kebebasan luas kepada seluruh warganya untuk menentukan nasibnya, memilih pemimpinnya sendiri.

Namun, seolah kecipratan musim semi negaranegara Arab, demokrasi justru menjadi jalan gerakan-gerakan anti pemerintah untuk melegitimasi diri merebut kekuasaan . Ada semacam ketakutan, apalagi Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan oposan terbesar di Mesir telah memenangi kantong-kantong suara di pemilihan umum parlemen. Otomatis, mayoritas suara parlemen akan dimonopoli oleh Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP), sayap politik Ikhwanul Muslimin.

Kondisi semakin memanas dengan munculnya rumor koalisi Ikhwan-Salafy. Pendukung Husni semakin tersudut, seolah jalan untuk menikmati kembali manisnya kursi kekuasaan tertutup rapat. Ditambah gaung peringatan revolusi kembali berkobar setelah setahun api amarahnya menjadikan Husni sebagai tumbal, target kali ini menurunkan Dewan Agung Militer. Meski revolusi ini merupakan agenda AS dalam menggulingkan legitimasi diktator yang berkuasa, namun indikasi demokrasi setengah hati kembali mulai tercium.

Kemenangan gerakan oposan radikal Ikhwanul Muslimin dalam pemilu parlemen dianggap sandungan membentuk negara boneka. Demokratisasi Mesir mulai masuk angin, seamacam ada ketakutan bagi kegagalan ambisi negara adidaya, Mesir menjadi ladang empuk untuk mendesain konfl ik horisontal. Kondisi Mesir tak kunjung membaik. Transisi Demokrasi Dominasi militer yang terlalu kuat menjadikan Mesir menjadi negara kokoh yang sulit diruntuhkan oleh rakyatnya sendiri. Militer sekular adalah penopang utama rezim Husni Mubarak yang membuatnya berkuasa puluhan tahun, bahkan ketika Mubarak dipaksa turun tahta, militer tetap mengambil alih tampuk kepemimpinan.

Wacana demokratisasi Mesir di seluruh lini kehidupan nampaknya akan mengalami ragam sandungan. Selain dari internal Mesir (militer), AS sebagai pihak yang turut memegang andil penggulingan Mubarak juga tak akan tinggal diam dalam menghadapi dominasi kekuatan Islam yang memenangi pemilu parlemen. Namun hal ini sulit diben dung, karena poros kekuatan Islam yang diwakili Ikhwan dan Salafy memiliki legitimasi kuat dari hampir seluruh rakyat Mesir. AS memang disinyalir terlibat dalam penggulingan kekuasaan Mubarak dalam sebuah skenario yang disusun oleh Washington beberapa tahun terakhir.

Skenario yang mereka sebut sebagai "Perubahan Rezim" pertama kali menjadikan Presiden Tunisia, Zine El Abidine ben Ali tumbang dalam Revolusi Melati di negara tersebut. Dalam perkara Mesir, jika AS kembali mengarahkan dukungannya kepada Militer, bukan tidak mungkin api amarah revolusi itu akan terus bergelora. Pasalnya, antipati masyarakat kepada Dewan Militer semakin besar. Militer dianggap menghalangi proses demokrasi yang ingin diwujudkan di Mesir. AS tentu harus menyusun strategi secara hati-hati.

Di sisi lain, AS berhadapan dengan ragam kepentingannya yang telah dititipkan saudara kandungnya, Israel. Sementara di lain pihak, gejolak masyarakat Mesir untuk menyeduh demokrasi sebagai sistem pemeritahan alternatif tak bisa dielakkan. Alamat kurang nyaman mulai tercium, kemenangan partai berbasis Islam dianggap penghalang terhadap ragam kepentingan AS dan Israel, termasuk kepentingan atas Palestina. Kehati-hatian AS ditujukkan dengan mencoba membuka ruang diplomasi dengan Ikhwan.

Ikhwan juga sadar, sebagai pihak yang mayoritas, untuk mengeksekusi kepentingan negara dalam kancah internasional, membuka ruang diplomasi dengan AS adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi, Ikhwan jelas punya skenario tersendiri dalam rangka membentuk wajah baru Mesir pasca Husni Mubarak. Ikhwan punya sikap, termasuk sikap tegas membela hak Palestina yang sudah puluhan tahun dijajah Israel.

Politisasi Sepak Bola Tragedi berdarah pertandingan klub Al-Ahly dan Al-Masr, bagi FJP bukan sekadar perselisilah karena fanatisme pendukung, namun kuat indikasi sebagai kesengajaan menciptakan konfl ik yang lebih parah. Wajah sepak bola dunia berkabung, 73 orang meninggal dengan korban luka menembus 1000 orang. Tragedi sepak bola antara Al Marsy versus Al Ahly yang hampir bersamaan dengan peringatan setahun runtuhnya Rezim Mubarak disinyalir sebagai bentuk sabotase.

Pihak pendukung Mubarak dituduh Ikhwan sebagai pelakunya. Sejumlah saksi yang memberatkan militer menyatakan bahwa saat terjadi bentrok pihak militer hanya diam dan membiarkan dua kubu saling serang. Meski Dewan Agung Militer telah mengumumkan masa berkabung selama tiga hari atas tragedi tersebut dan menampik tuduhan keterlibatan mereka, namun tensi politik yang makin memanas menyebabkan seruang Revolusi Jilid II menumbangkan hegemoni militer begitu nyaring. Segala aksi kerusuhan yang terjadi di Mesir pasca jatuhnya Husni Mubarak selalu dikaitkan dengan sabotase militer. Tak bisa dinafi kan, simpati masyarakat terhadap militer semakin berkurang. Terbukti dengan makin maraknya seruan agar militer segera mudur.

Masa Depan Meski kelompok Ikhwan dan Salafy sebagai representasi kelompok Islam telah meraup suara mayoritas, bukan berarti langkah mewujudkan pemerintahan baru Mesir akan berjalan mulus. Jika melihat sepak terjang keduanya, apalagi dari sikap politik yang cenderung frontal, utamanya dukungan terbuka terhadap kepentingan Palestina, kedua kelompok ini jelas menjadi "warning" bagi koalisi AS-Israel. Langkah Ikhwan dan Salafy kemungkinan akan sama dengan Hamas di Palestina yang mengalami kemenangan mayoritas namun harus keteteran menghadapi gempuran embargo.

Sehingga semangat militansi revolusi jika tak juga mengarah pada perbaikan kondisi masyarakat justru akan menjadi bumerang bagi kedua kelompok ini. Mungkin atas dasar itu, Ikhwan memilih membuka diri dan siap melakukan kerjasama dengan siapa saja, termasuk AS dalam mengamankan kepentingan mereka di Mesir. Langkah ini terbilang berani dan patut mendapat apresiasi, juga sebagai pelajaran bahwa politik aliran akhirnya harus siap menghadapi satu konsensus rekonsiliasi demi tujuan politik yang lebih besar.


Sultan Sulaiman
Pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo