G-20 Resmi Tangguhkan Pembayaran Utang 73 Negara Miskin

JAKARTA – Kelompok ne­gara G-20, pada Jumat (13/11), dijadwalkan akan memberi persetujuan resmi kerangka kerja restrukturisasi utang pu­luhan negara miskin yang di­landa pandemi Covid-19.

Kelompok negara tersebut pada bulan lalu telah menyetu­jui perpanjangan enam bulan inisiatif penangguhan utang, namun muncul desakan agar mereka memberikan penang­guhan dalam jumlah yang le­bih besar. Hal itu karena ba­nyak negara tidak dapat lagi melunasi utang akibat penge­luaran untuk memerangi pan­demi dan krisis ekonomi.

Sebuah sumber di Kemen­terian Keuangan Prancis me­ngatakan kerangka kerja itu dibuat setelah kelompok ne­gara-negara kaya itu belajar dari banyaknya kasus permintaan untuk menjadwal ulang, me­ngurangi, dan bahkan menghapus utang.

“Kerangka kerja yang akan disetujui Jumat oleh menteri keuangan G-20, memperbaiki prinsip-prinsip umum untuk 20 anggota Paris Club, serta lima negara anggota G-20, Tiongkok, India, Arab Saudi, Afrika Sela­tan, dan Turki,” kata sumber itu.

Disebutkan bahwa sebanyak 73 negara berhak atas restruk­turisasi utang itu, termasuk 38 negara di Afrika Utara.

“Ini merupakan kesepa­katan bersejarah karena ini adalah pertama kalinya ne­gara-negara menyetujui kerangka kerja bersama di luar Paris Club, di mana Tiongkok bukan anggota meskipun Bei­jing sejauh ini merupakan pemberi pinjaman teratas di dunia,” tambah sumber itu.

Paris Club telah mempersa­tukan negara-negara industri yang sebelumnya merupakan negara utama yang memberi­kan pinjaman kepada negara berkembang. Tetapi selama dua dekade terakhir, Tiongkok membiayai banyak proyek di negara berkembang, termasuk sebagai bagian dari Proyek “Belt and Road Initiative” . Pro­yek tersebut untuk memba­ngun infrastruktur guna men­dukung perdagangan.

Sumber itu menjelaskan, Tiongkok dan negara lain perlu dimasukkan dalam program pengurangan utang itu. “Se­belumnya, Paris Club akan menyetujui pengurangan. Se­mentara itu, Tiongkok atau Arab Saudi minta terus dibayar atau mereka mengambil aset pembayaran, seperti pelabuh­an, sebagai imbalan untuk me­lunasi utang,” kata sumber itu.

Partisipasi Swasta

Kemajuan lainnya yang di­capai adalah kesepakatan akan memaksa pemberi pinjaman swasta untuk berpartisipasi. Mereka tidak berpartisipasi dalam moratorium, tetapi ber­dasarkan prinsip “perbanding­an perlakuan” mereka perlu menyetujui tindakan serupa yang diadopsi oleh pemberi pinjaman resmi.

Dana Moneter Internasio­nal (IMF) dipandang akan me­mainkan peran kunci dalam setiap restrukturisasi utang, karena penerima manfaat akan diminta untuk setuju dengan lembaga itu mengenai kebijak­an ekonomi yang diperlukan untuk memastikan sisa utang mereka berkelanjutan.

Moratorium tersebut me­mungkinkan 46 negara untuk menunda pembayaran utang sebesar 5,3 miliar dollar AS hingga 2022–2024, dari 30 mi­liar dollar AS yang jatuh tempo tahun ini.

“Seperempat dari utang 71,5 miliar dollar AS milik 46 nega­ra ini adalah ke Tiongkok,” ujar Bank Dunia. n SB/AFP/E-9